Kamis, 14 Maret 2013

Mendikbud Siap Umumkan Nama Provinsi yang Endapkan Dana Sertifikasi, Tapi…


Srie, - Pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) yang tidak utuh 12 bulan dalam setahun membuat sejumlah pihak mendesak Mendikbud agar mengumumkan saja daerah-daerah yang selama ini diduga mengendapkan dana sertifikasi.

Tujuannya, tak lain agar masyarakat, terutama guru tersertifikasi tahu dan memberikan efek jera bagi daerah yang diduga secara sengaja tidak langsung mencairkan dana tunjangan itu.

Menanggapi desakan itu, Mendikbud Mohammad Nuh, mengatakan pihaknya telah siap untuk mengumumkan nama-nama provinsi yang paling sering terlambat mendistribusikan tunjangan sertifkasi guru dan diduga paling banyak memiliki endapan dana itu.

Namun, Nuh tampaknya masih terkesan ragu dengan alasan saat ini dirinya masih fokus pada penelusuran akar masalah macetnya tunjangan yang menjadi hak guru tersebut.

“Mungkin saja diumumkan. Tapi, ini kan kita masih mencari tahu akar permasalahannya seperti apa,” kata Nuh, Rabu (13/3), di Jakarta.

Menurut Nuh, masalah TPG berbeda kasusnya dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Untuk dana BOS, kata dia, nama-nama provinsi yang menahan pencairannya ke kepala sekolah yang membutuhkan akhirnya diumumkan ke publik.

Bedanya, lanjut Nuh, kasus dana BOS sudah diketahui duduk perkaranya, sehingga pemerintah tidak segan lagi untuk mengumumkannya.

"Memang perlu diumumkan biar ada efek jera. Seperti dana BOS, itu duduk perkaranya ketemu dan jelas maka bisa diumumkan. Tapi kalau ini sekali lagi masih ditelusuri," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, kisruh masalah pencairan TPG hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia.
Para guru telah banyak melakukan protes dan aksi unjuk rasa ke sejumlah pihak untuk menuntut agar masalah tersebut segera memperoleh jalan keluar.

Sementara itu, dari pihak pemerintah sendiri, terkesan ada sikap saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah pusat, melalui Itjen Kemdikbud, bahkan telah melaporkan masalah ini ke KPK untuk meminta lembaga anti korupsi ini dapat mengusut tuntas penyebabnya dana TPG yang masih banyak mengendap di daerah.

Irjen Kemdikbud, Haryono Umar mengatakan jika masalah ini tidak segera ditangani maka sebanyak Rp 220 triliun dana transfer daerah untuk pendidikan rawan diselewengkan. Potensi  penyelewengan ini muncul, katanya, karena kurangnya pengawasan.

"Anggaran sektor pendidikan makin lama makin besar. Tapi kewenangan Inspektorat Kemdikbud, kata dia, hanya pada anggaran yang ada di Kemdikbud sebanyak Rp 73 triliun pada tahun ini," kata  Haryono.

Mantan pimpinan KPK ini menambahkan, dari dana pendidikan yang triliunan rupiah itu, hampir 70 persen disalurkan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk transfer daerah yang peruntukannya beragam.


Ia menyebutkan, misalnya untuk dana bagi hasil, insentif daerah, gaji guru, tunjangan guru, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus.

"Pemerintah pusat sudah sedemikian banyaknya menyalurkan, tetapi tidak diikuti dengan pertanggungjawaban yang jelas," tandasnya.

Sebaliknya, pemerintah daerah menuding pemerintah pusat selalu kurang dalam mentransfer dana yang dibutuhkan untuk membayar seluruh hak guru dalam satu tahun penuh. *** [Srie].

3 komentar:

  1. itulah harapan kami selain lancar paling tidak bisa disamakan dengan gaji PNS juga, kasian tu para guru yg seharian berdiri di hadapan siswa, ternyata masih ada yg mengambil kesempatan dari hasil keringat mereka

    BalasHapus
  2. kepada bapak mentri pendidikan sekiranya memberi kesempatan untuk memperbaiki data dapodik, jangan dijadikan sebagai penghambat dari cairnya tunjangan mereka, masalahnya masih banyak sekolah yg tidak paham tentang pendataan tersebut karena kurangnya sosialisai, dan terhambatnya akses internet, mungkin untuk tahun 2014 baru bisa diberlakukan, kasian para guru suwasta sudah berharap, bahkan sudah ada yg gali lubang untuk kebutuhan keluarganya,

    BalasHapus
  3. Kalau cuma mengumumkan nggak ngaruh pak, tuh hanya tebar pesona.Karena budaya malu di negeri ini juga udah luntur.Kalau bernani sekalian laporkan ke KPK dan minta di usut.

    BalasHapus