Minggu, 03 Februari 2013

Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru Sering Molor, Irjen Kemdikbud Lapor ke KPK


Srie, - Kemdikbud akhirnya meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki pengendapan tunjangan profesi guru (TPG) di sejumlah daerah yang telah menyebabkan sering molornya pencairan dana tersebut kepada guru bersertifikasi.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemdikbud, Haryono Umar mengatakan pihaknya telah melaporkan pengendapan tunjangan sertifikasi yang mencapai Rp 10 triliun ke KPK pada Selasa (29/1) berdasarkan kesepakatan kementeriannya dengan lembaga anti korupsi tersebut.

“Dalam pertemuan dengan KPK, mereka siap membantu asalkan bisa mendapatkan akses data tunggakan,” kata Haryono, sebagaimana diberitakan di sini.

Ia menuturkan, besarnya tunggakan tunjangan sertifikasi yang belum dibayarkan kepada guru itu merupakan realisasi anggaran tahun 2011-2012. Dari hasil audit uji petik yang dilakukannya di seluruh provinsi, rata-rata tunjangan yang dicairkan hanya 30 persen saja.

“Artinya, lebih banyak yang mengendap ketimbang yang sudah dicairkan,” tuturnya.

Mantan pimpinan KPK ini menjelaskan, dari hasil penelusuran di lapangan, alasan verifikasi jam mengajar yang molor banyak digunakan oleh pihak pemkab/pemkot untuk membenarkan terjadinya pengendapan dana tunjangan sertifikasi guru.

Alasan ini menyangkut apakah seorang guru yang telah tersertifikasi telah mengajar sesuai ketentuan minimal, yaitu 24 jam mengajar per pekan. Menurut Haryono, alasan tersebut seharusnya tidak membuat molornya pencairan tunjangan sertifikasi.

Alasan Ganjil

Ia menilai alasan verifikasi jam mengajar hingga menyebabkan pencairan yang molor adalah alasan yang tergolong ganjil. Mengapa? Karena, pertama sejatinya verifikasi tidaklah membutuhkan waktu yang lama, yang sebenarnya dapat dilakukan secara rinci saat pergantian tahun ajaran baru.

Keganjilan kedua, kalaupun memang ada guru yang kekurangan jam mengajar, namun tidak akan menyebabkan pengendapan dana tunjangan sebesar itu. Sebab, pemerintah pusat pun telah memiliki salinan data guru bersertifikat yang layak menerima tunjangan sertifikasi.

Data inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar alokasi tunjangan sertifikasi guru dalam APBN tahun berjalan.

Adanya keganjilan inilah yang membuat pihaknya ingin mengetahui alasan apa sebenarnya yang membuat dana tunjangan itu mengendap hingga tiriliunan rupiah. Menurutnya, alasan verifikasi jam mengajar hanyalah alasan di permukaan saja.

Ia menduga, ada alasan lain yang di bawah permukaan yang perlu diselidiki, sehingga akan tahu persis penyebab terjadinya pengendapan dana yang berhak diterima guru tiap triwulan sekali itu.

Masalahnya, lanjut dia, audit dengan sistem uji petik yang dilakukan oleh pihaknya hanya dapat mengetahui alasan yang ada di permukaan itu.

“Kita hanya menerima alasan dari mereka. Tidak bisa mengecek lebih dalam lagi. Termasuk, (tidak bisa) mengecek kemungkinan adanya aliran dana berupa bunga dari dana tunjangan sertifikasi yang disimpan di bank,” ujarnya.

Atas dasar itulah, maka pihaknya kemudian melaporkan masalah pengendapan tunjangan sertifikasi guru ini ke KPK agar dapat menelisik lebih jauh mengenai motivasi sebenarnya di balik kasus tersebut.

“Mereka (KPK) kan berwenang untuk urusan ini. Termasuk, (berwenang) membongkar aliran dana di rekening pejabat terkait di daerah,” tandasnya.

Haryono menambahkan, meski pelaporan ke KPK yang dilakukan oleh pihaknya belum mengarah kepada dugaan adanya tindak pidana korupsi, namun tidak menutup kemungkinan ditemukannya praktek haram memperkaya diri sendiri itu di kalangan pejabat di daerah.

Dengan kewenangan KPK yang lebih luas, lanjutnya, maka diharapkan dapat menguak motivasi sesungguhnya di balik pengendapan dana triliunan rupiah itu. Pada tahap berikutnya, KPK diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kemdikbud mengenai mekanisme pencairan tunjangan sertifikasi yang sebaiknya dilakukan agar pencairan molor tidak terulang lagi pada tahun berikutnya.

“Misi utama Kemendikbud adalah ingin tunjangan ini segera cair, karena itu hak guru,” pungkasnya.

Seperti diketahui, masalah pencairan dana tunjangan sertifikasi guru yang sering terlambat atau jumlahnya yang tidak sesuai telah menimbulkan kesan adanya saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat (Kemdikbud) dengan pemerintah daerah. [Baca di sini].

Mereka saling memberikan alasan masing-masing mengenai penyebab terjadinya masalah yang selalu berulang tersebut. Sementara itu, guru yang telah bersertifikat hanya bisa berharap agar dana tunjangan yang menjadi haknya dapat diterima dengan tepat waktu dan tepat jumlah, sebagaimana sering diungkapkan oleh Mendikbud sendiri. *** [Srie]

1 komentar:

  1. Selama tpp tidak diterimakan bersama gaji ya tetap ber masalah....

    BalasHapus