Minggu, 10 Februari 2013

Bagi Guru, Apa Bedanya Kurikulum 2013 dengan KBK 2004 dan KTSP 2006?


Oleh Srie

Dalam setiap kesempatan acara sosialisasi Kurikulum 2013 di berbagai daerah, Mendikbud, Mohammad Nuh, selalu mengungkapkan mengenai kelebihan atau keuntungan kurikulum baru bagi para guru. Apakah itu?

Salah satunya, apalagi, kalau bukan soal silabus. Nuh sering mengatakan, dengan tidak adanya keharusan membuat silabus pada Kurikulum 2013, maka dapat dipastikan beban guru akan sedikit lebih berkurang.

Untuk selanjutnya, kata dia, guru diharapkan untuk lebih fokus pada pelaksanaan pembelajaran dan penilaian.

"Guru tidak lagi dibebani menyusun silabus. Tapi harus bisa lebih menggunakan waktu belajar mengajarnya lebih efektif," jelas Nuh. [Baca: Tanpa Bikin Silabus, Mendikbud Klaim Guru Antusias Terapkan Kurikulum Baru].

Menurut Nuh, tugas pembuatan silabus sepenuhnya akan diambil alih oleh pihak Kemdikbud, yang nantinya akan berupa buku panduan bagi guru dan buku teks bagi siswa.

"Variasi sekolah dan guru itu luar biasa. Ada yang bisa membuat silabus, ada juga yang tidak. Jadi, kalau guru diwajibkan bikin silabus, ya remek," ujarnya, sebagaimana di kutip di sini.

Perhatikan gambar di bawah ini yang menunjukkan perbandingan kerangka kerja penyusunan antara Kurikulum KBK 2004, KTSP 2006 dan Kurikulum 2013. 



Sumber gambar berasal dari naskah paparan Mendikbud saat mengadakan jumpa pers akhir tahun 2012, pada tanggal 28 Desember 2012. [Baca: Inilah Paparan Lengkap Mendikbud Saat Jumpa Pers Akhir Tahun 2012].

Jika pada KBK 2004 dan KTSP 2006, guru diwajibkan untuk menyusun silabus, paling tidak dalam bentuk penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan pembuatan buku ajar siswa, maka pada Kurikulum 2013, tugas semacam ini tidak akan ada lagi.

Pada Kurikulum baru, RPP akan dimasukkan dalam buku panduan guru, sedangkan buku ajar siswa akan disediakan dalam bentuk buku teks pelajaran bagi siswa. Kedua jenis buku bagi guru dan siswa ini, akan disediakan seluruhnya oleh Kemdikbud.

Pada Kurikulum sebelumnya, buku ajar siswa diserahkan sepenuhnya pada satuan pendidikan (sekolah), sementara Kemdikbud hanya memberikan daftar buku yang telah dinilai memenuhi standar nasional pendidikan.

Awalnya, gagasan ini pun dimaksudkan agar masing-masing guru dapat membuat buku ajar sendiri yang akan digunakan bagi siswa. Akan tetapi, pada prakteknya, hal tersebut tidak berjalan mulus.

"Tidak semua guru memiliki dan dibekali profesionalisme untuk membuat kurikulum. Yang terjadi jadinya hanya mengadopsi saja," kata Ibrahim Bafadal, Direktur PSD, Ditjen Dikdas, Kemdikbud. [Baca: Alasan Ganti Kurikulum: KTSP Tak Berjalan Mulus]. Baca juga: [Mengapa KTSP Harus Dirombak?

Ternyata, sangat sedikit guru yang mampu menulis untuk membuat buku ajar sendiri. Akibatnya, dalam prakteknya pula, sekolah bekerja sama dengan sejumlah penerbit tertentu untuk mengisi kebutuhan akan buku teks bagi siswa, bahkan termasuk pula dengan lembar kerja siswa (LKS).

Kondisi semacam inilah, yang menurut Mendikbud, telah ikut menyebabkan terjadinya berbagai penyimpangan yang tak jarang mendapat banyak sorotan dari masyarakat. Misalnya, adanya keharusan untuk membeli buku atau LKS bagi siswa.

Bagi orang tua siswa, terutama yang kurang mampu, tentu akan membuat tambahan beban bagi keuangan keluarganya. Sehingga, tak jarang ada yang menuding pihak sekolah atau guru telah melakukan “bisnis buku / LKS”, meski sekolahnya telah dinyatakan bebas SPP atau iuran sejenisnya setelah dibiayai sepenuhnya oleh dana BOS.

Adanya berbagai kasus isi LKS yang dianggap kurang senonoh, misalnya cerita orang dewasa atau gambar yang cenderung berbau porno, dinilai oleh Mendikbud sebagai akibat penyerahan kendali sepenuhnya pada sekolah.

"Ya itu, makanya muncul Bang Maman, Bang Mimin, Maria Ozawa dalam LKS anak-anak," kritiknya. [Baca: Kalau Guru Bikin Silabus, Ya Remek].

Itulah, maka pada Kurikulum 2013, buku panduan bagi guru dan buku teks bagi siswa termasuk di dalamnya adalah lembar kerja atau penugasan siswa (pengganti LKS), sepenuhnya akan ditangani langsung oleh Kemdikbud.

Dengan demikian, bagi guru, Kurikulum 2013 diharapkan dapat mengurangi beban guru yang cenderung bersifat teknis administratif, dan pada prakteknya tidak terkait langsung dengan tugas utamanya sebagai pengajar. [Baca: Guru Overload: Stop Beban Teknis Administratif!]. *** [Srie].

Catatan: Baca juga "Mengapa KTSP 2006 Dirombak? Ini Alasannya!"


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar