Senin, 07 Januari 2013

Berbuat Curang Saat Ujian Sertifikasi, 8 LPTK di-Blacklist


Srie,- Ternyata, ada juga Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berbuat curang saat menyelenggarakan ujian sertifikasi guru.
Saat berada di Jambi, terkait sosialisasi Kurikulum 2013, Mendikbud, Mohammad Nuh mengatakan ada 8 (delapan) LPTK yang terbukti melakukan kecurangan, sehingga masuk dalam daftar hitam (blacklist) Kemendikbud.
"Kita sudah masukkan mereka dalam daftar hitam sehingga tahun ini mereka tidak bisa lagi melakukan uji sertifikasi pada guru," kata Nuh, Senin (7/1), sebagaimana diberitakan di sini.
Sayangnya, saat itu Mendikbud tidak bersedia menyebutkan kedelapan nama LPTK yang di-blacklist tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa sejumlah LPTK itu berada di Jakarta, Jawa dan Sumatera, serta statusnya ada yang negeri dan swasta.  
Nuh, kemudian hanya menjanjikan, kedelapan nama LPTK itu nantinya akan diumumkan oleh Kemendikbud. Ia menambahkan, delapan LPTK ini terbukti tidak serius dalam menjalankan uji sertifikasi guru, termasuk pula tidak menjalankan seluruh ketentuan ujian yang ditentukan.
Mantan Rektor ITS ini mencontohkan salah satu bentuk ketidakseriusan dan pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh LPTK ini. Di antaranya, mengenai jumlah hari ujian yang berkurang atau tidak sesuai dengan seharusnya, dan jumlah item ujian yang tidak dilaksanakan.
“Keseriusan dalam pelaksanaan yang dilanggar itu, misalnya ada 9 hari ujian, tapi pelaksanaannya tidak sampai 9 hari. Juga, ujian terdiri dari 10 item, juga tidak dijalankan,” jelasnya.
Nuh menegaskan, tidak akan memberi toleransi atas terjadinya berbagai kecurangan tersebut. Dikatakannya, jika kecurangan itu dibiarkan, maka selanjutnya bukan tidak mungkin akan terjadi bisnis jual beli hasil ujian sertifikasi. Pembiaran yang demikian, dianggap akan menambah keadaan yang lebih buruk lagi.
Saat ini, semua guru di Indonesia harus memiliki sertifikat profesi guru sebagai bentuk bahwa dirinya layak mengajar secara profesional di sekolah. Untuk memperoleh sertifikat tersebut, guru harus mengikuti pelatihan beberapa hari, kemudian mengikuti ujian untuk dinyatakan lulus dan berhak memperoleh sertifikat.
Bagi guru yang telah lulus ujian sertifikasi, akan diberikan tunjangan profesi guru sebesar satu kali gaji pokok untuk guru PNS, atau sebesar 1,5 kali untuk guru swasta, dihitung per bulan, yang dibayarkan tiap tiga bulan sekali.
Pada pelaksanaan pelatihan dan ujian sertifikasi, kemendikbud melakukan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi yang memiliki fakultas atau jurusan kependidikan (LPTK) di berbagai daerah di Indonesia.  *** [Srie]

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar