Senin, 31 Desember 2012

Bahasa Daerah Dihapus, Warga Sunda Gelar Aksi Budaya Nolak Kurikulum 2013


Srie,- Ratusan warga Sunda, Jawa Barat (Jabar), pada hari Senin pagi, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung. Mereka adalah para seniman dan sastrawan Sunda, guru, dosen dan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Bandung.
Para pendemo ingin menyuarakan penolakan atas rencana pemberlakuan kurikulum 2013.  Koordinator aksi, Hadi mengatakan, aksi yang dilakukannya dilatarbelakangi oleh kebijakan Mendikbud yang menghapus mata pelajaran (mapel) Bahasa Daerah dalam Kurikulum Baru 2013.
Ia sangat menyayangkan kurikulum baru yang tidak memberi peluang atas keberadaan bahasa daerah, bahkan dianggap membunuhnya dengan cara dilebur dalam mapel Seni Budaya.
“Kurikulum baru menghilangkan mata pelajaran muatan lokal. Mendikbud membunuh bahasa daerah,” ungkap Hadi di depan Gedung Sate, Bandung, Senin (31/12) sebagaimana diberitakan di sini.
Hadi menambahkan, rancangan kurikulum 2013 kian mempersempit Bahasa Sunda untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagai benteng utama bagi etnis Sunda tetap bertahan.
“Benteng utama sebuah etnis adalah bahasa daerah. Ketika dipersempit peluangnya untuk tumbuh, maka Bahasa Sunda akan semakin cepat mati,” imbuhnya, sperti diberitakan di sini.
Dalam aksinya, para pengunjukrasa menuangkan sikap protes tersebut dalam sebuah Petisi Masyarakat Sunda. Antara lain mencakup tuntutan agar bahasa daerah tetap dimasukkan sebagai mapel wajib pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA.
Pemerintah pusat diminta untuk bersikap konsisten dalam menyusun kurikulum berdasarkan amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas yang mewajibkan negara untuk memelihara dan melestarikan bahasa daerah.
Aksi unjuk rasa dimulai sejak pukul 10.00 WIB, dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, dibacakan Pembukaan UUD 1945 dalam Bahasa Sunda.
Yen sabenerna kamerdekaan teh hak sakabeh bangsa,” demikian salah satu penggalan pembacaan Pembukaan yang diikuti ucapan yang sama oleh massa pendemo.
Sejumlah tokoh Sunda turut hadir dalam aksi protes tersebut. Antara lain, seniman Tisna Sanjaya, Darpan A Winangun, Hawe Setiawan, Cecep Burdansyah, penyair Dhipa Galuh Purba, taufik Fathurahman, dan lain-lain.
Beberapa komunitas di Bandung yang ikut dalam "Aksi Budaya Nolak Kurikulum 2013" ini, antara lain berasal dari Jurusan Bahasa dan Sastra Sunda UPI, Sastra Sunda Unpad, Fakultas Adab UIN SGD, Caraka Sundanologi, Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda, Yayasan Pusat Kebudayaan Sunda, dan lain-lain.
Dalam aksi demo ini diwarnai pula oleh pentas teater Saung Sastra Lembang dan pembacaan sajak-sajak yang menyuarakan keprihatinan atas lunturnya seni dan budaya daerah.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, M. Wahyudin Zarkasyi, mengatakan akan mempertahankan mapel bahasa daerah di sekolah-sekolah di Jawa Barat. Disebutkannya, Pemprov Jabar telah memiliki Perda No. 5 tahun 2003 tentang Pelestarian dan Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara daerah.
“Masih ada wewenang daerah untuk mempertahankannya,” ujar Wahyudin, sebagaimana dikutip dari sini.
Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan kajian mengenai draft kurikulum 2013 dalam sebuah Focus Discussion Group. Hasilnya akan diusulkan kepada pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
Sejak awal uji publik dimulai pada 29 Nopember lalu, banyak pihak yang memberikan kritik atas rancangan kurikulum yang akan berlaku pada Juli tahun depan. Selain masalah penghapusan mapel TIK, masalah keberadaan mapel Bahasa Daerah yang dianggap tidak jelas juga mendapat banyak tanggapan kritis.
Blog Srie sempat mencatat, lebih dari 75 % publik yang memberikan tanggapan pada uji publik secara online mempersoalkan rancangan kurikulum 2013, khususnya pada slide no. 47 yang memuat perubahan struktur kurikulum SMP. Hampir seperempatnya (23,47%), publik sangat tidak puas dengan dimasukkannya mapel Bahasa Daerah ke dalam mapel Seni Budaya. [Baca di sini]
Sejak Minggu (23/12) lalu uji publik telah ditutup. Namun, tidak ada salahnya bila pihak Kemdikbud masih mau mendengar aspirasi dari publik, khususnya warga Sunda yang melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur Jabar itu. ***[Srie]
Catatan: Berkaitan dengan aksi demo penolakan kurikulum 2013 karena penghapusan mapel bahasa daerah, Ini Jawaban Mendikbud.

Inilah, Paparan Lengkap Mendikbud Saat Jumpa Pers Akhir Tahun 2012, Download Di Sini!


Srie, - Jum’at (28/12) lalu, Mendikbud, Mohammad Nuh mengadakan jumpa pers akhir tahun 2012 di Gedung A Kemendikbud, Jakarta. Banyak hal yang ia ungkapkan terkait masalah capaian kinerja pendidikan selama tahun 2012 dan rencana kerja Kemendiknas pada tahun 2013.

SE Mendagri Larang Bantuan untuk Madrasah, Batal Diedarkan?


Srie,- Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait larangan memberikan bantuan kepada madrasah yang telah membuat heboh banyak pihak di daerah ternyata telah lama batal diedarkan.
Seorang pejabat di lingkungan pemerintah Kota Cilegon, Banten, Septo Kalnadi, telah memastikan mengenai batalnya SE Mendagri tersebut beredar.
Sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon, Septo telah memastikan mengenai keberadaan SE Mendagri itu dengan cara mempertanyakan secara langsung kepada pihak Kemendagri beberapa hari sebelumnya.
“Itu hanya rumor, sebenarnya SE Mendagri itu tidak pernah diedarkan,” tegas Septo, usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Cilegon, Jum’at (28/12), sebagaimana diberitakan di sini.
Ia menjelaskan, munculnya berita mengenai SE larangan APBD digunakan untuk bantuan madrasah bermula ketika Kemendagri akan mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial.
Saat bersamaan, Kemendagri pun berencana untuk menyertakan SE Mendagri mengenai larangan pemberian bantuan dana APBD kepada madrasah. Namun, SE tersebut belum sempat beredar mengingat banyaknya penolakan dari kalangan internal di lingkungan Kemendagri sendiri.
 “Awalnya, surat edaran itu memang akan dikeluarkan, dengan asumsi jika (bentuknya) surat edaran bisa saja tidak digubris, mengingat kekuatan hukumnya lemah. Namun, surat tersebut pada akhirnya ditolak juga, sebab di setiap audit keuangan, surat edaran bisa juga dijadikan sebagai dasar hukum,” tutur Septo.
Ia menambahkan, bahwa setelah SE itu ditolak, pihak Kemendagri lalu mengeluarkan Permendagri No. 39 Tahun 2012 yang merupakan revisi atas Permendagri No. 32 Tahun 2011. Pada Permendagri revisi ini, penerima dana hibah dan bantuan sosial diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Meski SE mendagri ini belum sempat beredar, namun telah membuat heboh banyak pihak, dan menuai reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat, para pejabat daerah dan politisi lantaran keberadaannya sempat bocor ke publik.
“Lantaran bocor, askhirnya jadi heboh. Jadinya Kemendagri jadi bulan-bulanan cemoohan dan kritikan dari berbagai pihak. Padahal surat edaran itu sudah lama ditiadakan,” ujar Septo.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak Kemendagri, atau Mendagri, Gamawan Fauzi sendiri secara langsung mengenai masalah SE yang sampai kini masih bikin heboh tersebut.
Dalam seminggu terakhir ini, isu mengenai SE Mendagri yang melarang penggunaan APBD untuk bantuan madrasah telah menuai penolakan keras di berbagai daerah. Di Jawa Timur, salah satu daerah yang banyak madrasah menerima bantuan APBD, penolakan atas SE Mendagri dilakukan oleh banyak anggota DPRD setempat.
Bahkan, secara lantang anggota DPRD Jatim, Ahmad Jabir, meminta Gubernur Jatim, Soekarwo untuk mengabaikan adanya larangan melalui SE tersebut. Dikatakannya, Komisi E DPRD jatim telah membuat Perda APBD 2013 yang mengalokasikan bantuan madrasah melalui program Bosda Madin.
”Aneh-aneh saja, negeri ini semakin rumit saja. Kalau ini dilaksanakan maka akan terjadi kebijakan yang sangat diskrikinatif,” kata Jabir, sebagaimana diberitakan di sini.
Jabir mengatakan, dengan adanya otonomi daerah, seharusnya APBD untuk kepentingan rakyat harus lebih digencarkan. Makanya, ia mengaku heran, alokasi anggaran APBD untuk kepentingan pendidikan malah dilarang oleh Mendagri.
Politisi asal PKS ini malah mempertanyakan sikap Mendagri, justru ketika banyak lembaga atau kelompok lain yang masih mendapat bantuan dana APBD.
“Ada kepentingan apa ini sebenarnya? Kalau memang yang dipermasalahkan adalah madrasah sudah dapat anggaran dari instansi Kemenag, apa tidak sama dengan instansi vertikal lain yang juga bisa bahkan perlu dapat bantuan APBD. Misalnya saja kepolisian, sebab di beberapa daerah ada bantuan APBD untuk Polres dan lain-lain,” katanya.
Reaksi penolakan secara keras pun dilontarkan oleh berbagai pihak di daerah-daerah lainnya di Indonesia, antara lain di Mataram, Surabaya, Banjarmasin, dan Serang. Pada umumnya, mereka sangat tidak menerima alasan larangan pemberian bantuan dana APBD untuk madrasah yang terdapat dalam SE Mendagri itu yang dinilainya diskriminatif dan sarat kepentingan politis. *** [Srie]

Minggu, 30 Desember 2012

Uji Publik Kurikulum 2013 Telah Berakhir, Apa Hasilnya? Klik Saja!


Srie, - Masa uji publik kurikulum baru yang mulai berlangsung sejak 29 Nopember, dinyatakan berakhir pada hari Minggu,  23 Desember 2012 lalu. Uji publik dilakukan dalam tiga bentuk penyerapan masukan, saran dan pendapat dari publik.
Pertama, adalah uji publik secara online, melalui website yang dimiliki oleh Kemendikbud, dengan menerima 12.205 kunjungan pendaftar dan 6.924 di antaranya aktif memberikan tanggapan.

Kedua, uji publik dengan tatap muka yang dihadiri oleh 7.055 peserta dari kalangan pendidikan dan masyarakat umum  yang diselenggarakan di 30 kota di Indonesia.   
Ketiga, adalah uji publik yang dilaksanakan secara khusus di 11 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang melibatkan sivitas akademika setempat, seperti di UN Jakarta, UPI Bandung, UN Yogyakarta, UN Semarang, UN Surabaya, UN Medan, UN Padang, UN Malang, UN Makassar, UN Gorontalo, dan UN Manado.
Lalu, apa hasil uji publik Kurikulum 2013 yang berlangsung selama lebih dari tiga pekan itu? Dalam jumpa pers akhir tahun 2012, Jum’at (28/11), Mendikbud, Mohammad Nuh menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat telah menyambut baik rencana kehadiran kurikulum baru pada tahun 2013 mendatang.
Dalam keterangan tertulis mengenai hasil uji publik Kurikulum 2013 disebutkan bahwa jumlah masyarakat yang menyatakan setuju atas rancangan kurikulum baru lebih besar dibandingkan dengan mereka yang secara jelas menyatakan penolakannya.
Kemdikbud menggolongkan sikap masyarakat terhadap draft kurikulum baru berdasarkan tiga isu atau masalah utama, yaitu justifikasi, standar kompetensi lulusan (SKL) dan struktur kurikulum. Berdasarkan jenis media yang dimanfaatkan dalam menyampaikan sikap, dibagi pula dalam kategori sikap masyarakat, yaitu melalui uji publik online dan melalui tatap muka.
Pada uji publik online, tercatat 76,2 % publik menyatakan setuju atas alasan (justifikasi) mengenai perlunya perubahan kurikulum, 14,2 % menyatakan tidak setuju dan 8,9% tidak berpendapat. Mengenai SKL,  66,0% publik menyatakan setuju, 29,1% tidak setuju, dan 4,9% tidak berpendapat. Untuk struktur kurikulum, terdapat 32,3% setuju, 15,2% tidak setuju dan 52,4% tidak berpendapat.
Sementara itu, uji publik yang dilakukan secara tatap muka diketahui 88,7% publik setuju terkait justifikasi, 5,2% tidak setuju dan 6% tidak berpendapat. Masalah SKL disetujui oleh 84,6%, tidak setuju 4,2 % dan tidak berpendapat 11,2%. Terkait struktur kurikulum, 62,7% publik setuju, 10,7% tidak setuju dan 26,6% tidak berpendapat.
Khusus untuk uji publik yang digelar di beberapa LPTK, diperoleh beberapa hal sebagai berikut. Pertama, sivitas akademika menyambut baik rancangan kurikulum 2013, sekaligus dapat berharap untuk pembinaan siswa dalam hal pengembangan kepribadian, akhlak, pengetahuan dan ketrampilan.
Kedua, perlunya kompetensi dasar yang sudah dirumuskan agar dibuat lebih terukur. Ketiga, pada tahap implementasi, keberhasilan kurikulum 2013 terletak pada guru, sehingga sangat diperlukan pelatihan bagi guru yang tepat dan sosialisasi yang intensif perlu segera dilakukan.
Keempat, terdapat banyak masukan dari publik LPTK mengenai penajaman dan sinkronisasi kompetensi dasar dalam kurikulum 2013. *** [Srie]

Catatan: Paparan lengkap Mendikbud saat jumpa pers akhir tahun 2012 dapat dibaca dan diunduh di sini

Sabtu, 29 Desember 2012

Mendikbud: Masukan Uji Publik Akan Dicermati, Bukan Untuk Pantes-pantesan


Srie, - Kemdikbud membantah adanya tudingan sebagian pihak yang mengatakan uji publik hanya formalitas belaka. 
Mendikbud, Mohammad Nuh mengatakan, sejak Kamis (27/12) lalu pihak Kemdikbud telah membuat tim yang akan bertugas untuk membahas semua masukan yang diberikan oleh masyarakat selama uji publik berlangsung.
Nuh berjanji bahwa semua masukan publik, baik yang bernada positif maupun negatif akan diperhatikan, dicermati dan dipertimbangkan untuk penyempurnaan kurikulum baru.
"Jadi mulai dari apa saja yang beredar di publik itu harus dicermati dengan baik. Selama ini kan ada yang bilang percuma usul paling untuk pantes-pantesan," kata Nuh saat jumpa pers Akhir Tahun 2012 di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, Jumat (28/12), sebagaimana dikutip dari sini.
Ia menambahkan, hingga saat ini tim kecil masih terus mencatat berbagai masukan terkait kurikulum baru yang diperoleh saat uji publik berjalan selama tiga pekan lalu.
Pada tahap berikutnya, seluruh masukan itu akan dibahas oleh pihak Kemdikbud untuk memperkaya program yang telah ada. Bahkan, berbagai masukan itu dapat digunakan agar memperoleh formulasi kurikulum baru yang sesuai dengan harapan masyarakat.
"Pemerintah tidak pernah melarang adanya pendapat berbeda dari masyarakat. Justru itu dapat menjadi pengayaan bagi program yang ada," jelas Nuh. 
Selama uji publik kurikulum baru berlangsung, banyak pihak yang bersikap skeptis. Ada sebagian masyarakat yang menganggapnya cuma formalitas belaka. Bahkan, ada pula yang mengatakan uji publik hanyalah bohong-bohongan saja.
Uji publik berlangsung sejak 29 Nopember 2012 di berbagai kota di seluruh Indonesia, dan telah dinyatakan usai atau ditutup pada hari Minggu (23/12) lalu. *** [Srie]




Tahun 2013, Pembayaran Dana Tunjangan Profesi Guru Tidak Melalui Pemda


Srie, - Ini kabar gembira bagi guru, khususnya bagi guru yang telah lulus sertifikasi. Mendikbud, Mohammad Nuh menegaskan bahwa mulai tahun 2013, dana tunjangan profesi guru (TPG) akan ditransfer langsung oleh pemerintah pusat ke rekening milik guru.
Artinya, mekanisme pembayaran dana TPG tidak akan lagi melalui jalur kas pemerintah daerah (pemda) seperti yang selama ini berjalan.
“Tahun 2013, dana tunjangan profesi guru akan langsung ditransfer dari pemerintah pusat kepada guru, bukan ke daerah lagi,” ujar Mendikbud pada jumpa pers akhir tahun 2012, di Jakarta, Jum’at malam (28/12), sebagaimana dikutip dari sini.
Ditambahkannya, agar penyaluran dana tunjangan bagi guru yang telah tersertifikasi ini dilakukan secara benar, Kemdikbud akan melibatkan Inspektorat Jenderal, BPK dan BPKP untuk ikut mengawalnya.
"Tahun depan kami akan melibatkan Inspektorat Jenderal bersama BPK,dan BPKP guna mengawal penyaluran dana tunjangan profesi guru agar disalurkan secara benar," kata M. Nuh.
Pengawalan dana TPG oleh berbagai pihak terkait itu dilakukan setelah pada tahun-tahun sebelumnya penyaluran dana sertifikasi guru sering mengalami kendala birokrasi di berbagai daerah. [Baca: Pembayaran TPGMasih Kacau, Guru Tidak Terima Utuh]
Hingga tahun 2012, pembayaran TPG di berbagai daerah masih sering mengalami keterlambatan yang menuai protes dari para guru. Jumlah nilai dana yang diterima oleh guru pun hampir selalu kurang dari nilai yang seharusnya diterima oleh guru pada setiap triwulan.
Meski demikian, Mendikbud enggan menanggapi masalah ini yang dikaitkan dengan dugaan adanya oknum birokrat daerah yang sengaja mengendapkan dana TPG atau mengalihkannya terlebih dahulu untuk keperluan lain di daerah.
“Itu bukan tataran Kemdikbud untuk menilai. Yang jelas, kami akan mengawal ini secara sungguh-sungguh agar benar-benar tersalur pada yang berhak menerimanya,” jelasnya.
Sebelumnya, masalah keterlambatan pembayaran TPG sering menuai protes dari banyak pihak. Ketua Umum PGRI, Sulistiyo sempat menilai masalah tersebut sebagai adanya sikap saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.
Sulistiyo menjelaskan, banyak faktor yang menyebabkan keterlambatan dana TPG diterima oleh guru. Antara lain, adanya keterlambatan pihak daerah dalam melaporkan masuknya data guru daerah ke pusat, sehingga dana TPG dari pusat pun terlambat tersalurkan ke daerah.
Pada sisi yang lain, ia mengatakan penerimaan dana TPG yang tidak tepat waktu atau bahkan tidak sesuai dengan jumlah nilai uang yang seharusnya diterima oleh guru disebabkan pula oleh kurangnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.
"Setelah kami telusuri ternyata ada dana yang kurang di daerah," kata Sulistiyo. [Baca juga: Pembayaran TPG Terlambat, Ini Alasan Kemdibud!]
Beberapa waktu yang lalu, pihak DPR pun telah sepakat agar penyaluran dana TPG langsung ditransfer ke rekening milik guru, bukan melalui rekening pemerintah daerah lagi. [Baca:DPR Setuju Pembayaran TPG Ditransfer Langsung]. *** [Srie]

Catatan: Ternyata, pembayaran tunjangan sertifikasi secara langsung dari pusat pada triwulan pertama tahun ini hanya berlaku bagi guru swasta, baca di sini



Jumat, 28 Desember 2012

Mendikbud: Siswa Aktif Bertanya, Masuk Komponen Penilaian Belajar


Srie, - Perubahan kurikulum dipastikan akan berdampak pula pada perubahan standar penilaian belajar di sekolah. Mengapa?
Dalam pandangan Mendikbud, Mohammad Nuh, perubahan kurikulum bukanlah sekadar perubahan mata pelajaran atau jumlah jam mata pelajaran semata. Namun, juga perubahan pada tujuan pembelajaran.
Disebutkannya, Kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan mendorong siswa untuk lebih aktif.
Karena, pada kurikulum yang baru siswa tidak lagi menjadi obyek, namun justru siswa menjadi subyek belajar sehingga ikut secara aktif dalam mengembangkan tema yang sedang dipelajari.
Adanya perubahan tujuan tersebut, menurut Nuh, mengharuskan adanya perubahan pada sistem penilaian pembelajaran. Pada kurikulum baru, penilaian dilakukan juga selama proses pembelajaran berlangsung.
Lantas, komponen apa saja yang akan termasuk dalam standar penilaian belajar versi kurikulum baru?
Jika Kurikulum 2013 bertujuan untuk mendorong siswa agar aktif dalam setiap materi pembelajaran, maka  salah satu komponen penilaian siswa adalah terletak pada keaktifan siswa dalam bertanya.
"Jadi nanti didasarkan pada keaktifan anak bertanya saat sedang belajar. Biasanya kan anak-anak malas bertanya, ini tidak bisa lagi," kata M. Nuh, saat berada di Gedung DPR, Jumat (21/12), sebagaimana diberitakan di sini.
Komponen lain yang akan masuk dalam standar penilaian belajar adalah proses dan hasil observasi siswa terhadap suatu masalah yang diajukan oleh guru. Selanjutnya, adalah kemampuan siswa dalam menalar suatu masalah, tujuannya agar anak terbiasa untuk berpikir logis.
"Kemampuan nalar ini juga yang penting. Di kurikulum baru, ini akan masuk standar penilaian untuk anak," jelas Nuh.
Kemampuan berkomunikasi siswa selama mengikuti proses pembelajaran juga akan dimasukkan dalam komponen standar penilaian belajar.
"Yang terakhir adalah kemampuan anak berkomunikasi melalui presentasi mengenai tema yang dibahas," kata Mendkibud. *** [Srie]




Selasa, 25 Desember 2012

Hubungan Islam-Kristen (Bagian 2): Ketika Eropa Belajar Kembali


 Oleh Srie
Semangat kebangkitan kembali Islam yang muncul terutama sejak akhir abad ke-19, saat kekhalifahan Turki Utsmani diambang kehancuran merupakan reaksi balik atas kekalahan sejarah yang pernah dialami oleh umat Islam. 
Peperangan yang terjadi pada negeri-negeri muslim yang menginginkan kemerdekaan dari penjajahan bangsa Eropa, sebagiannya merupakan semangat untuk melakukan perlawanan berdasarkan atas hubungan Islam-Kristen.
Pasca Perang Dunia II, di mana banyak negeri-negeri muslim telah merdeka, termasuk Indonesia, sisa-sisa konflik sejarah tersebut sebagian masih terus berlanjut. Wujudnya, adalah dalam bentuk pilihan model pembangunan bagi negara-negara yang baru merdeka.
Saat itu, westernisasi sebagai bentuk model pembangunan ala Barat mendapat tanggapan yang sangat kritis dari kelompok mereka yang menginginkan “orisinilitas” model pembangunan bagi bangsanya sendiri.
Pada titik ini, secara perlahan Kristen terpilah kembali dari Western (Barat), dimana semangat nasionalisme muncul sebagai alternatif lain dalam merespon cara Barat. Meski begitu, stigma Kristen adalah Barat dan Barat adalah Kristen masih melekat pada sebagian kaum muslimin.
Akibatnya, stigma ini masih cukup mempengaruhi atas persepsi dan sikap sebagian umat islam yang masih menidentifikasi permasalahan yang terkait dengan Barat berhubungan dengan Kristen. Isu terorisme yang menjadi isu kontemporer, telah ikut mewarnai pula atas hubungan baru Islam-Kristen.
Kompetisi Global
Kini, ketika dunia telah menjadi kampung global yang kian saling berhubungan dan bergantung satu sama lain, telah menemukan momentum untuk mendorong hubungan antar keduanya menjadi lebih baik lagi.
Dalam konteks Indonesia, maka hubungan Islam-Kristen mendapatkan pemaknaan baru ketika bangsa ini dihadapkan pada kompetisi yang kian ketat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tampilnya Indonesia, sebagai salah satu negara yang banyak diramalkan bakal menjadi pemain penting di dunia, diharapkan dapat lebih memperkuat hubungan baru Islam-Kristen di negeri ini.
Peran Eropa yang pernah tampil dominan selama tiga abad terakhir ini, kian menyurut dengan tampilnya bangsa-bangsa lain, seperti China, India, Brasil dan Indonesia sebagai pemain-pemain baru yang akan ikut menetukan masa depan dunia. [Baca: Dewan Intelijen Amerika: Indonesia Akan Ambil Alih Eropa].
Krisis finansial yang bermula pada tahun 2008, ternyata masih berdampak serius bagi banyak negara-negara di Eropa yang hingga kini belum beranjak pulih. Stagnasi pertumbuhan ekonomi telah membuat ancaman resesi yang kian serius bagi benua biru. Secara nyata, krisis bermula dari Yunani, Portugal, Italia, Spanyol, Perancis, Belanda, Inggris  hingga Jerman pun tak terlepas dari ancaman krisis pula.
Eropa Belajar kembali?
Bagi Eropa, mungkin inilah saat yang paling tepat untuk bisa belajar kembali dari bangsa-bangsa lain. Selama ini, Eropa merasa diri sebagai bangsa yang paling superior dengan dampak yang sangat luar biasa signifikan bagi bangsa-bangsa lain hingga sekarang.
Harapannya, tentu agar Eropa tidak lagi mengulangi sejarah keangkuhannya yang mengabaikan fakta sejarah besarnya sumbangan peradaban bangsa lain (terutama peradaban Islam) bagi kemajuan Eropa modern saat ini.
Sama halnya, ketika peradaban Islam memanfaatkan banyak keunggulan peradaban bangsa lain, terutama perdaban Yunani dan Romawi, untuk kejayaannya selama 700 tahun dalam panggung sejarah dunia.
Almarhum Nurcholish Madjid pernah mengatakan, pemahaman dan kesadaran atas terjadinya pertukaran sumbangan antar peradaban ini menjadi penting, terutama untuk membangun hubungan baru yang lebih konstruktif, jujur dan saling menghargai.
Satu sisi,  kesadaran ini akan menebas keangkuhan Eropa untuk mengakui utang budayanya terhadap peradaban Islam. Sedangkan pada sisi lain, kesadaran ini pun akan mengikis apa yang disebut oleh Cak Nur sebagai rasa rendah diri (inferiority complex) kaum muslim, sedemikian rupa sehingga muncul kepercayaan diri untuk kemudian dijadikan modal bagi perkembangan selanjutnya untuk kemajuan.
Kolaborasi Kebangsaan
Adanya perubahan konstelasi dunia ini diharapkan pula dapat memberikan dampak positif bagi hubungan antar pemeluk agama-agama di Indonesia. Sebuah negeri, yang kini mencatatkan diri sebagai berpenduduk muslim terbesar di dunia. [Baca: Muslim Indonesia Terbesar di Dunia]
Di sini, ajaran agama-agama harus menemukan bentuk dan semangatnya yang lebih relevan, sehingga bangsa ini dapat maju atas hasil dari kolaborasi kebangsaan. Termasuk di dalamnya, adalah kolaborasi kerja-kerja kemanusiaan antar para pemeluk agama yang berbeda.
Isu-isu kemanusiaan universal, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, korupsi, pendidikan, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, demokrasi, hak asasi manusia, dan lain-lain seharusnya akan mampu mendorong pilihan kerjasama yang lebih erat antar kedua pemeluk agama.
Agama, dengan demikian, dapat berfungsi sebagai salah satu bagian dari modal sosial bagi kemajuan bangsa ini dalam bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bukan sebaliknya.
Realitas sosial, ekonomi dan politik, seringkali mendorong kembali hubungan antar kedua pemeluk agama ini menjadi ironi. Agama, dengan demikian, jatuh sebagai bagian dari masalah, bukan solusi bagi bangsa dan para pemeluknya. *** [Srie] 
Catatan : 
1. Tulisan terkait sebelumnya "Hubungan Islam-Kristen: Catatan Sejarah", klik di sini






Hubungan Islam-Kristen (Bagian 1): Catatan Sejarah


Oleh Srie
Agama Kristen adalah agama yang dipeluk oleh 32% penduduk dunia. Sementara agama Islam, adalah agama yag dianut oleh 23% warga dunia. [Baca: Inilah Peta Penganut Agama di Dunia]. Keduanya, dijadikan sebagai agama bagi lebih dari separuh jumlah umat manusia di muka bumi ini.
Baik Kristen maupun Islam, diakui sebagai agama yang berasal dari asal yang sama, disebut juga agama samawi. Lalu, bagaimanakah hubungan antar dua agama besar ini dalam perjalanan sejarah?
Perjalanan kedua agama yang berselisih waktu dalam rentang 6 abad ini menjadikan Kristen sebagai agama dengan jumlah umat terbanyak di dunia. Kemudian, diikuti oleh Islam sebagai agama dengan jumlah umat terbesar kedua di dunia.
Hijrah ke Negeri Kristen
Sejarah mencatat, penganut Islam pada awal kelahirannya pernah memperoleh perlindungan dari raja Habsy (kini bagian negara Ethiopia) yang menganut ajaran Kristen. Saat itu tekanan elit Quraisy atas pengikut ajaran yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW telah mencapai puncaknya, hingga sejumlah sahabat melakukan hijrah ke Habsy atau Abissinia.
Adanya persamaan agama Kristen dan Islam sebagai ajaran samawi dijadikan sebagai alasan nabi, mengapa hijrah pertama, sebelum hijrah ke Madinah yang bersejarah itu, dipilih untuk dilakukan.
Keberpihakan Nabi dan para sahabat yang lebih condong pada bangsa Romawi dalam  peperangannya dengan Persia adalah fakta sejarah lain mengenai adanya hubungan yang didasarkan atas identifikasi persamaan ajaran samawi.
Jatuhnya Damaskus, Syria, sebagai salah satu pusat kekuasaan Romawi di tanah Arab ke tangan pasukan muslim yang dipimpin Khalifah Umar bin Khattab, pun mencatat perlakuan muslim yang sangat menghargai dan melindungi kaum nasrani untuk tetap melaksanakan keyakinannya dengan bebas.
Perang Salib
Namun, sejarah pun mencatat, bagaimana hubungan umat Kristen dan Islam berada pada level permusuhan yang berkepanjangan. Gagasan mengenai perang Salib (atau perang Sabil dalam kacamata umat Islam) pada abad ke-11 dan 12, telah menguatkan adanya fakta sejarah mengenai hubungan yang buruk antar kedua agama tersebut.  
Gagasan mengenai pembebasan tanah suci Yerussalem, atau penaklukan kembali tanah Spanyol, menjadi isu yang sangat menarik bagi kedua pengikut agama untuk terus terlibat dalam peperangan yang berkepanjangan.
Upaya perebutan kekuasaan atas daerah-daerah yang dikuasai oleh penganut agama yang berbeda menjadi catatan sejarah konflik antar pemeluk kedua agama tersebut.
Puncaknya, adalah pada tahun 1453. Ketika itu, Konstantinopel, pusat kekuasaan Romawi Timur (Byzantium) yang Kristen jatuh ke tangan pasukan Turki Utsmani yang kemudian dianggap menjadi penerus kekhalifahan Islam sebelumnya, pasca kehancuran dinasti Abasiyyah di Baghdad.
Kolonialisme Modern
Jatuhnya simbol kekuasaan Kristen di Konstantinopel telah menimbulkan reaksi yang sangat luar biasa bagi para pimpinan Kristen di Eropa. Hilangnya kota Konstatinopel dalam peta perjalanan bagi kaum Kristen, memaksa untuk mencari alternatif lain, terutama melalui jalur pelayaran di lautan.
Bergabungnya kepentingan kekuasaan, uang dan penyebaran agama yang didukung oleh para pimpinan penguasa bersama pimpinan gereja di Eropa telah melahirkan catatan sejarah baru dimulainya babak kolonialiasi modern bangsa Eropa atas bangsa-bangsa lainnya, terutama di Asia dan Afrika.
Pada masa kolonialisme ini, hubungan Kristen dan Islam pun telah memasuki babak baru,  di mana Kristen teridentifikasi oleh penduduk setempat sebagai bagian dari agama para penjajah. Saat itu, perlawanan atas bentuk penjajahan bangsa Eropa seringkali hampir diidentikkan dengan perlawanan atas penyebaran agama Kristen.
Gagasan perang salib, semangat reconquesta (penaklukan kembali), hingga sejarah terjadinya kolonialisasi telah memberikan dampak yang sangat luar biasa atas hubungan antar kedua pemeluk agama ini, khususnya di Indonesia. Dampaknya, perasaan permusuhan itu, sebagian masih terus dirasakan hingga generasi sekarang. (Bersambung, klik di sini).*** [Srie]

Senin, 24 Desember 2012

Muslim Ucapkan Selamat Natal, Bolehkah?


Oleh Srie

Hari Selasa esok, umat Kristen akan merayakan hari raya Natal yang jatuh tepat pada tanggal 25 Desember, setiap tahunnya. Sebuah pertanyaan masih sesekali terungkap, bolehkah umat Islam memberikan ucapan selamat kepada umat Kristen yang merayakan hari raya Natal?
Menurut saya, tentu saja boleh. Ucapan selamat kepada umat lain yang merayakan hari raya berdasarkan keyakinannya masing-masing adalah bagian dari hubungan pergaulan sosial yang ramah antar sesama umat manusia.
Sebagai sesama saudara sebangsa, sesama antar tetangga, antar teman, atau antar rekan kerja, misalnya, maka ucapan selamat seperti itu adalah hal yang  biasa dan lumrah saja. Maknanya, adalah bagian dari bentuk simpati, perhatian dan penghargaan atas mereka yang sedang merayakan.
Begitu pun sebaliknya, ketika umat Islam merayakan hari raya Idul Fitri, misalnya, maka ucapan selamat berlebaran dari umat lain  adalah hal yang biasa. Ini merupakan bagian dari pergaulan sosial, di mana hubungan antar sesama umat manusia masih dimungkinkan walau terdapat perbedaan keyakinan.
Lantas, mengapa selalu saja masih terjadi kontroversi mengenai boleh atau tidaknya ucapan selamat hari raya Natal dilakukan oleh seorang muslim?
Sekurangnya, ada dua hal yang membuat masalah ucapan selamat hari raya Natal masih dipersoalkan boleh atau tidaknya oleh sebagian umat Islam.
Masalah pertama, terkait dengan persepektif Natal itu sendiri. Bagi mereka yang cenderung mengharamkan pemberian ucapan selamat hari raya Natal biasanya lebih banyak berangkat dari perspektif ritual, bukan perspektif sosial.
Menurut mereka, perayaan hari Natal merupakan bagian dari rangkaian kegiatan ritual ajaran Kristen. Ketika, seorang muslim mengucapkan selamat hari raya Natal kepada umat Kristen, maka dianggap sebagai telah ikut ambil bagian dari kegiatan ritual tersebut.
Lebih jauh lagi, ucapan selamat kemudian ditafsirkan sebagai bentuk pembenaran atas keyakinan umat lain yang sedang mengadakan ritual Natal tersebut. Ucapan selamat pun dianggap mengandung pengertian doa, mengenai keselamatan orang yang mengadakan ritual Natal itu.
Pada titik ini, ucapan selamat Natal kemudian berada pada titik kritis ketika dihadapkan dengan masalah akidah (keyakinan) yang berbeda antara orang yang memberi selamat dan yang menerima ucapan selamat. Artinya, ketika ucapan selamat itu terlontar, maka ditafsirkan sebagai bentuk pembenaran atas akidah orang lain yang berbeda.
Pertanyaannya, benarkah ucapan selamat itu secara otomatis dan mutlak merupakan pembenaran atas keyakinan agama milik orang lain? Tentu saja, tidak harus demikian jawabannya.
Masalah kedua, lebih banyak terkait dengan faktor sosiologis. Ucapan kata-kata tak mungkin dapat dipahami secara bermakna tanpa ruang dan waktu sosiologis yang melingkupinya. Begitu pula, ucapan yang sama bisa dimaknai secara berbeda dalam konteks sosiologis yang berbeda.
Dalam hal ini, ada masalah yang terkait dengan kebiasaan. Ada masalah hubungan antar personal dengan orang lain yang berbeda keyakinan. Termasuk pula, ada masalah pengalaman pergaulan antar sesama umat manusia yang berbeda agama, masalah situasi dan latar belakang sosial politik yang mempengaruhinya, serta masih ada lagi hal yang lainnya.
Semuanya itu, kemudian membangun sebuah persepsi, dan sekaligus memberi perspektif baru terkait dengan masalah sikap atas perilaku umat beragama yang berbeda. Tafsir atas teks ajaran yang sama kemudian dapat menimbulkan perbedaan ketika faktor-faktor subyektif di atas ikut bermain dan jelas mempengaruhi atas sikap seseorang, termasuk sikap atas ucapan selamat Natal.
Perbedaan pemahaman atas suatu masalah tertentu kemudian seolah menjadi sulit menemui titik temu, justru ketika sebagian pihak mengabaikan realitas bahwa faktor-faktor subyektif tersebut ikut berpengaruh atas sikap dan pendapat yang diambilnya.
Puncaknya, adalah ketika pendapat yang diyakini oleh seseorang kemudian segera di justifikasi dengan atas nama tafsir ajaran agama yang bersifat mutlak. Masalah akidah, kemudian menjadi alasan yang paling mudah untuk menancapkan keyakinan tersebut. Karena, masalah akidah adalah sesuatu yang tidak dapat dikompromikan.
Memang benar. Masalahnya, adalah apakah pemberian ucapan selamat Natal serta-merta,  mutlak dan otomatis menjadi masalah akidah? Bagi mereka yang lebih memandang Natal dalam perspektif ritual, tentu saja jawabannya iya.
Namun, bagi mereka yang menganggap ucapan selamat Natal itu tak lebih sebagai bagian dari pergaulan sosial semata, tentu saja tidak dapat dipaksakan untuk membawanya ke ranah akidah. Karena, tidak ada masalah akidah yang jelas-jelas dipertaruhkan, atau apalagi dialih-pindahkan.
Fatwa MUI
Adalah penting untuk diingatkan kembali, bahwa adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesungguhnya tidaklah terkait langsung dengan ucapan selamat Natal itu sendiri. Fatwa MUI yang dikeluarkan pada tahun 1981, di masa Ketua Umumnya Buya Hamka itu secara jelas mengharamkan umat Islam mengikuti kegiatan ritual Natal.
Masalahnya, apakah pemberian ucapan selamat Natal tergolong pada kategori keikutsertaan seorang muslim dalam kegiatan ritual agama lain? Di sinilah letak titik kritisnya, di mana perbedaan itu bakal muncul kembali.
Bagi saya, pemberian ucapan selamat Natal bukanlah bagian dari keikutsertaan saya dalam kegiatan ritual umat Kristen. Oleh karena itu, maka saya berpendapat bahwa memberi ucapan selamat adalah boleh saja.
Dalam konteks yang lebih luas, ucapan selamat seperti itu, sekaligus merupakan bagian dari keinsyafan bersama mengenai persaudaraan antar sesama umat manusia di dalam rumah bangsa dan dunia. Bukankah persaudaraan itu tetap masih ada, walau kita berbeda keyakinan dan agama?
Ucapan selamat itu, bagian dari bentuk persaudaraan. *** [Srie]


Uji Publik Berakhir, Kemdikbud Siapkan 40.000 Master Trainner


Srie, - Hari Minggu kemarin (23/12), tahapan uji publik kurikulum 2013 telah berakhir. Banyak masukan terkait dengan rencana pemberlakuan kurikulum baru pada tahun depan ini.
Wamendikbud, Musliar Kasim mengatakan, di antara sekian banyak masukan selama uji publik, masalah persiapan guru menghadapi kurikulum baru, termasuk usulan yang paling banyak disampaikan oleh publik.
Lantas, bagaimana kesiapan Kemdikbud sendiri terkait usulan tersebut? Musliar Kasim menegaskan, saat ini pihaknya telah menyiapkan sekitar 40.000 master trainer atau istilah lain yang kini sedang naik daun adalah master teacher.
Dikatakannya, untuk mempersiapkan pelaksanaan kurikulum baru, Kemdikbud akan melatih sekitar 350.000 guru. Pelatihan ini akan dilakukan selama dua sampai tiga bulan.
Pelaksanaan pelatihan akan dimulai pada Februari tahun depan. Dimulai dari pelatihan para guru di tingkat nasional, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan guru-guru di daerah-daerah.
 "Kita sudah siapkan sekitar 40 ribu master trainer yaitu guru-guru dengan nilai UKG yang bagus untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi penerapan kurikulum baru," jelas Musliar Kasim, Minggu (23/12), sebagaimana diberitakan di sini.
Musliar menambahkan, sejumlah 40 ribu guru yang akan menjadi master trainer tersebut  berasal dari berbagai daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Adapun proses seleksinya dilakukan berdasarkan nilai UKG terbaik pada masing-masing provinsi.
Master teacher pun dipilih berdasarkan rekam jejak guru, antara lain dilihat dari prestasi yang telah diraih oleh guru-guru yang dinilai memiliki kompetensi terbaik ini. Baik prestasi pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.
Bahkan, dalam suatu kesempatan Mendikbud mengatakan bahwa master teacher merupakan karir baru bagi guru, selain karir dalam hal pangkat, golongan atau jabatan. [Baca: Master Teacher: Karir Baru Guru, Produk Kurikulum Baru]
Pelatihan guru-guru dilakukan dengan cara multilevel, dimulai dengan melatih master teacher, yang kemudian mereka ini akan melatih rekan guru lainnya di daerah-daerah.
Pilihan ini ditempuh dikarenakan dua hal, pertama disesuaikan dengan tahapan pemberlakuan kurikulum baru yang berdasarkan kelas tertentu saja (kelas I, IV, VII dan IX) untuk tahun pertama.
Kedua, mengingat jumlah guru yang sangat banyak, hingga 2 jutaan orang lebih, sehingga sangat dibutuhkan sumber daya yang banyak pula untuk melakukan pelatihan dalam waktu yang pendek dan hampir bersamaan. *** [Srie]


Minggu, 23 Desember 2012

Mendikbud: Kalau Guru Bikin Silabus, Ya Remek!


Srie, - Apa yang akan dirasakan berbeda oleh guru terkait pemberlakuan kurikulum baru? Salah satunya adalah diambilalihnya sebagian kewajiban guru dalam menyusun silabus pembelajaran.
Kewajiban guru untuk menyusun silabus sebagai penjabaran kurikulum pada satuan tingkat pendidikan hingga dalam bentuk rencana detil operasional, akan sedikit berkurang.
Pasalnya, pada kurikulum 2013 kewajiban mengenai hal tersebut akan diambil alih oleh pihak Kemdikbud. Mendikbud, Mohammad Nuh mengatakan, pada tataran operasional di lapangan,  pelaksanaan kurikulum KTSP seringkali membuat guru kedodoran.
Alasannya, variasi antar sekolah amat beragam. Begitu pula, kemampuan guru dalam membuat silabus sangat beragam. Banyak guru, juga mengeluh mengenai beban kewajiban seperti ini. Maka, menurut Mendikbud, pengambilalihan tugas tersebut merupakan sebuah langkah yang tepat.
"Variasi sekolah dan guru itu luar biasa. Ada yang bisa membuat silabus, ada juga yang tidak. Jadi, kalau guru diwajibkan bikin silabus, ya remek (remuk, hancur - red)," ujar Mendikbud, di Jakarta, Jum’at (21/12), sebagaimana di kutip di sini.
Adanya keleluasaan pihak sekolah dalam menyusun silabus pembelajaran masing-masing telah membuat terjadinya variasi yang sangat luas antar sekolah. Akibatnya, terjadi kesulitan yang luar biasa dalam hal pengawasan atas pelaksanaan kurikulum.
"Mengontrolnya susah bukan main. Persepsi masing-masing guru, masing-masing sekolah itu berbeda," ujar M. Nuh.
Dikatakan oleh Mendikbud, masalah lain yang saat ini berkembang, adalah lemahnya kontrol atas penggunaan LKS yang sangat beragam. Bahkan, tak jarang menimbulkan masalah baru, ketika isi LKS ternyata kurang bermutu.
Termasuk pula, masalah itu menyangkut isi cerita atau gambar yang terdapat pada LKS yang menimbulkan keberatan dan aksi protes dari orang tua murid atau masyarakat.
"Ya itu, makanya muncul Bang Maman, Bang Mimin, Maria Ozawa dalam LKS anak-anak," jelasnya.
Mendikbud menilai, penggunaan LKS yang tidak tepat seperti itu dilatarbelakangi oleh kemampuan guru sendiri yang susah membikin LKS yang bermutu. Akhirnya, ambil jalan praktis dengan menggunakan LKS dari sejumlah penerbit yang sebagian di antaranya menimbulkan masalah itu.
Sementara itu, pada sisi lain, Kemdikbud tidak langsung memiliki kewenangan menangani hal tersebut. Sebab, semua kewenangan untuk mengatur hal seperti itu telah diserahkan pada pihak sekolah, sebagai bagian dari implementasi kurikulum KTSP. *** [Srie]