Sabtu, 29 Desember 2012

Tahun 2013, Pembayaran Dana Tunjangan Profesi Guru Tidak Melalui Pemda


Srie, - Ini kabar gembira bagi guru, khususnya bagi guru yang telah lulus sertifikasi. Mendikbud, Mohammad Nuh menegaskan bahwa mulai tahun 2013, dana tunjangan profesi guru (TPG) akan ditransfer langsung oleh pemerintah pusat ke rekening milik guru.
Artinya, mekanisme pembayaran dana TPG tidak akan lagi melalui jalur kas pemerintah daerah (pemda) seperti yang selama ini berjalan.
“Tahun 2013, dana tunjangan profesi guru akan langsung ditransfer dari pemerintah pusat kepada guru, bukan ke daerah lagi,” ujar Mendikbud pada jumpa pers akhir tahun 2012, di Jakarta, Jum’at malam (28/12), sebagaimana dikutip dari sini.
Ditambahkannya, agar penyaluran dana tunjangan bagi guru yang telah tersertifikasi ini dilakukan secara benar, Kemdikbud akan melibatkan Inspektorat Jenderal, BPK dan BPKP untuk ikut mengawalnya.
"Tahun depan kami akan melibatkan Inspektorat Jenderal bersama BPK,dan BPKP guna mengawal penyaluran dana tunjangan profesi guru agar disalurkan secara benar," kata M. Nuh.
Pengawalan dana TPG oleh berbagai pihak terkait itu dilakukan setelah pada tahun-tahun sebelumnya penyaluran dana sertifikasi guru sering mengalami kendala birokrasi di berbagai daerah. [Baca: Pembayaran TPGMasih Kacau, Guru Tidak Terima Utuh]
Hingga tahun 2012, pembayaran TPG di berbagai daerah masih sering mengalami keterlambatan yang menuai protes dari para guru. Jumlah nilai dana yang diterima oleh guru pun hampir selalu kurang dari nilai yang seharusnya diterima oleh guru pada setiap triwulan.
Meski demikian, Mendikbud enggan menanggapi masalah ini yang dikaitkan dengan dugaan adanya oknum birokrat daerah yang sengaja mengendapkan dana TPG atau mengalihkannya terlebih dahulu untuk keperluan lain di daerah.
“Itu bukan tataran Kemdikbud untuk menilai. Yang jelas, kami akan mengawal ini secara sungguh-sungguh agar benar-benar tersalur pada yang berhak menerimanya,” jelasnya.
Sebelumnya, masalah keterlambatan pembayaran TPG sering menuai protes dari banyak pihak. Ketua Umum PGRI, Sulistiyo sempat menilai masalah tersebut sebagai adanya sikap saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.
Sulistiyo menjelaskan, banyak faktor yang menyebabkan keterlambatan dana TPG diterima oleh guru. Antara lain, adanya keterlambatan pihak daerah dalam melaporkan masuknya data guru daerah ke pusat, sehingga dana TPG dari pusat pun terlambat tersalurkan ke daerah.
Pada sisi yang lain, ia mengatakan penerimaan dana TPG yang tidak tepat waktu atau bahkan tidak sesuai dengan jumlah nilai uang yang seharusnya diterima oleh guru disebabkan pula oleh kurangnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.
"Setelah kami telusuri ternyata ada dana yang kurang di daerah," kata Sulistiyo. [Baca juga: Pembayaran TPG Terlambat, Ini Alasan Kemdibud!]
Beberapa waktu yang lalu, pihak DPR pun telah sepakat agar penyaluran dana TPG langsung ditransfer ke rekening milik guru, bukan melalui rekening pemerintah daerah lagi. [Baca:DPR Setuju Pembayaran TPG Ditransfer Langsung]. *** [Srie]

Catatan: Ternyata, pembayaran tunjangan sertifikasi secara langsung dari pusat pada triwulan pertama tahun ini hanya berlaku bagi guru swasta, baca di sini



25 komentar:

  1. saya sangat setuju,jika tunjangan langsung masuk ke rekening masing-masing guru, kan sudah ada nomernya,jadi lebih cepat sampai alamat

    BalasHapus
  2. setuju !!!!!!!!!!!! selama ini tidak mendapat utuh, dipotong oleh pihak tertentu

    BalasHapus
  3. kalo yang sertifikasi dikemenag sama ga? apa untuk yang dibawah naungan kemendikbud saja?

    BalasHapus
  4. sangat setuju.........!!!!!!!!!
    biar tidak dipungut oleh pungli2 berdasi di daerah....!!

    BalasHapus
  5. Sangat Bijaksana

    BalasHapus
  6. saya sangat setuju. karena selama ini TPG sering terlambat.

    BalasHapus
  7. Saya sangat setuju tdk perlu menunggu Triwulan ke 2, ke 3 atau ke 4 segera transfer ke Rekening masing-masing guru tdk usah lewat daerah dan tindak tegas oknum yang melakukan Pungutan liar dengan dalih apapun.

    BalasHapus
  8. Saya sangat setuju sekali kl tunjangan sertifikasi guru langsung di salurkan ke rek guru masing-masing baik swasta maupun negeri.Sebenarnya sudah dari dulu Bpk-bpk yang terkait dengan tunjangan sertifikasi guru mengatakan kalau tunjangan itu mau di salurkan ke rek masing-masing guru dan disalurkan setiap bulan atau tiga bulan sekali,tapi pada kenyataannya tunjangan itu tidak pernah tepat waktu bagaimana ini pak Mentri?

    BalasHapus
  9. Saya sangat setuju sekali karna selama ini permasalahan selalu ada, dan saling llempar tanggung jawab, guru kayak bola tendang

    BalasHapus
  10. Selama tpp tidak diterimakan bersama gaji ya tetap bermasalah....

    BalasHapus
  11. Apapun kebijakan pemerintah, disetujui saja..., karena guru lebih banyak menjadi pihak yang kalah daripada menang...Jikalau itu baru maunya guru, yakinlah !!!pasti kecewa 100 %. Yah ...hitung 2 ujian seorang guru sebagai calon sufi...yah bersabar...meskipun itu adalh hak kita tetapi disunat kiri kanan, dipersulit birokrasinya,...yah,,, itulah yang harus dihadapi oleh seorang pencetak generasi penerus bangsa.....Masalah guru...derita guru

    BalasHapus
  12. yang penting realisasi..kami menunggu buktinya.. mudah2an dibayarkan tepat waktu ..

    BalasHapus
  13. semua guru pasti menyetujui hal ini, masalahnya gaji guru udah paspasan kalu tidak lancar kemana mencari tambahan tidak ada yg dapat dikorupsi, makanya pak jangan dihambat hanya persoalan data dapodik, kalau memang udah sertifikasi ya.... tetapkan aja, anggap bahwa itu gaji tetap kami, (apalagi kalau masih Honorer yayasan, kan datanya udah jelas dan akurat,

    BalasHapus
  14. Halah janji2 tidak ada realisasi bosan pak.mana direpotkan dengan data dapodik.capeeek.

    BalasHapus
  15. Komentar ini telah dihapus oleh penulis.

    BalasHapus
  16. hahahaha..para guru sibuk meenuntut pembayaran tunjangan sertifikasi yang jumlahnya lumayan itu,padahal tunjangan tersebut tidak membawa dampak apa2 setelah mendapat sertifikat pendidik dan tunjangan sertifikasi tsb,cara ngajarnya tetap kayak model guru konvensional tidak betul sbg guru profesional..betul gak broo..jawab dengan jujur....

    BalasHapus
  17. lebih baik dikeluarkan setiap bulan bersamaan dengan gaji

    BalasHapus
  18. Sangat setuju ,supaya tidak ada sanling lempar tanggung jawab...

    BalasHapus
  19. Kapan jelasnya pencairan di kab.Garut Pak ? Kok banyak GANJALANNYA-HALANGANNYA ? "Ini-Itu nya lebih dominan Ya ?"

    BalasHapus
  20. Pak menteri,guru-guru mapel bahasa indonesia dari kabupaten sleman yg telah lulus sertifikasi ada yg tdk sah mendapat sertifikat pendidik. Mereka ketika tes plpg di UNY ada yg bekerja sama. Guru yg jujur malah kojur tidak lulus.

    Jika anda tidak percaya dgn apa yg saya katakan, silakan lihat hasil UKG mereka. Hasilnya memprihatinkan

    BalasHapus
  21. Besok sdh akhir April,,tp blm ada tanda2 TPG non PNS akan cair

    BalasHapus
  22. setuju sekali, tapi kok tidak terbukti...!!! tunjangan sertifikasi guru tahun 2013 masih saja lewat daerah, pun sudan bulan 5 belum juga kami terima. sedangkan yang tahun 2012 masih kurang 2 bulan, naseb...!!!

    BalasHapus
  23. Kalau memberipada guru yang ikhlas, maka kami akan mengajar dengan ikhlas, tidak seperti sekarang akhirnya pendidikan kacau.

    BalasHapus
  24. Kalau memberipada guru yang ikhlas, maka kami akan mengajar dengan ikhlas, tidak seperti sekarang akhirnya pendidikan kacau.

    BalasHapus
  25. mau langsung apa lagi tidak langsung tidak mengurangi akal oknum pegawai dinas pendidikan daerah untuk melakukan pungli ,sebagai guru ya tunduk saja takut dipersulit administrasinya fakta ini

    BalasHapus