Jumat, 07 Desember 2012

Revisi PP No. 74/2008 Atur Perlindungan Guru Dari Politik Praktis


politisasi guru
Srie, - Mendikbud, Mohammad Nuh mengatakan saat ini Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 sudah masuk tahap uji publik. Revisi yang menyangkut tata kelola guru ini perlu dilakukan untuk kepentingan guru sendiri.

"PP tentang guru ini sudah masuk uji publik. Intinya revisi PP ini menyangkut tata kelola guru mulai dari karir hingga yang berimplikasi kesejahteraan," tutur Mendikbud usai mengikuti puncak acara peringatan HGN dan HUT PGRI ke-67, Selasa (4/12) di Sentul, Jabar.
Nuh menjelaskan, dalam revisi PP ini sudah termasuk perlindungan bagi guru dari perlakuan politik, khususnya di tingkat daerah, yang selama ini dikeluhkan oleh para guru. Dikatakannya, selama ini Pilkada telah membuat keresahan para guru di daerah-daerah.
Oleh karena itu, lanjut Nuh, perlu adanya PP yang mengatur agar jangan sampai guru dibebani oleh tugas politik praktis, terutama jelang Pilkada.
"Perlindungan bagi para guru dari beban politik praktis juga dituangkan dalam revisi PP ini," imbuhnya.
Sebelumnya, pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT ke-67 PGRI yang dihadiri oleh Presiden SBY, Ketua PB PGRI, Sulistiyo sempat mengeluhkan persoalan politisasi guru. Menurut Sulistiyo, hingga saat ini banyak guru di daerah-daerah yang telah menjadi korban kebijakan politik kepala daerah setempat, terutama pasca Pilkada usai.
"Mohon itu dievaluasi dengan sungguh-sungguh sebelum terlalu mengganggu kinerja guru," kata Sulistyo yang kemudian mendapat tanggapan langsung dari Presiden SBY dalam sambutannya (Baca juga: PGRI Mengeluh, Presiden SBY Menanggapi: Jangan Bawa Guru Ke Arena Politik).
PNS Boleh Mengajar di Sekolah Swasta
Hal lain yang akan dimasukkan dalam revisi tersebut adalah mengenai aturan penempatan guru. Mendikbud menjelaskan, bahwa selama ini guru di sekolah swasta yang kemudian menjadi guru PNS biasanya langsung meninggalkan sekolah asal.
Sehingga, dengan demikian sekolah swasta hanya dijadikan sebagai batu loncatan saja atau semacam “trainning center” untuk sementara sebelum  guru yang bersangkutan diangkat menjadi guru PNS.
Keadaan tersebut jelas sangat merugikan bagi sekolah-sekolah swasta yang selama ini dikeluhkan oleh banyak pengelola sekolah non negeri. Oleh karena itu, Mendikbud berkeinginan untuk mengambil satu kebijakan bahwa guru-guru PNS pun bisa ditugaskan mengajar di sekolah swasta.
Saat ini, dengan adanya PP No. 74/2008, maka guru-guru PNS tidak diperbolehkan lagi mengajar di sekolah swasta. Sesuatu yang sempat menimbulkan banyak kritik dari berbagai pihak, terutama dari kalangan pengelola atau yayasan sekolah swasta.
Nuh menambahkan, dengan adanya Pendidikan Menengah Universal (PMU) mulai tahun depan yang merupakan pengembangan wajib belajar 12 tahun, maka kebijakan baru tersebut amat relevan untuk diterapkan. Sekolah-sekolah swasta jelas akan merasa terbantu terutama dalam hal pembiayaan.
Jika kebijakan itu sudah terwujud, maka sekolah swasta pun bisa terbantu dalam segi biaya operasional,” jelasnya.
Pada akhir Februari 2012, PP No. 74/2008 tentang Guru yang merupakan implementasi dari UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen sempat diangkat oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk anggota DPR.
Mereka menilai Mendikbud telah melanggar peraturan tentang Guru tersebut dikarenakan menerapkan mekanisme Ujian Kompetensi (UKA/UKG) sebagai syarat memperoleh sertifikasi profesi guru. Beritanya dapat dilihat disini.
Sementara itu, bagi yang ingin mengetahui tentang isi PP No 74 tahun 2008 yang akan direvisi tersebut dapat melihatnya di sini.*** [Srie]

Catatan: Draft Revisi PP No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru dapat dilihat dan diunduh di sini


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar