Kamis, 05 Desember 2013

Bangkitnya Ekonomi Syariah, Saatnya Dukung Nyata Bebas Bunga

Sumber gambar: dakwatuna.com
Oleh Sri Endang Susetiawati
Perkembangan ekonomi syariah, kini telah memasuki babak baru, di mana kehadirannya kian diperhitungkan di dunia. Adiwarman A. Karim menyebutnya sebagai kebangkitan ekonomi dan keuangan  syariah di dunia yang ditandai oleh adanya tiga indikator penting.
Pertama, semakin besarnya volume dan transaksi bisnis berbasiskan syariah; kedua, semakin menguatnya pembangunan infrastruktur kelembagaan yang mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah; dan ketiga, penyebaran institusi keuangan syariah yang semakin meluas ke berbagai belahan dunia.
Pada indikator pertama, berdasarkan data dalam Ten-Year Framework and Strategies (IFSB, 2007), volume dan transaksi bisnis berdasarkan prinsip syariah secara global telah mengalami pertumbuhan pada kisaran 15-20 % per tahun. Pada kurun waktu ini, terdapat 284 institusi keuangan syariah yang mengelola dana lebih dari US$ 350 milyar, dan beroperasi di 75 negara di dunia. Sekitar USS 300 milyar tertanam di perbankan syariah, sedangkan sisanya US$ 50 milyar tersebar dalam bentuk sukuk, reksadana syariah, asuransi syariah, dan berbagai instrumen keuangan syariah lainnya.
Jumlah di atas belum termasuk dana yang dikelola oleh Islamic Windows dari bank konvensional senilai US$ 200 milyar. Sehingga, pada akhir 2010, total asset industri keuangan syariah di dunia diperkirakan telah mencapai US$ 1,5 triliun.
Pada indikator kedua, ditunjukkan oleh berdirinya sejumlah lembaga yang kian mendukung beroperasinya lembaga keuangan syariah. Pada tahun 1975 berdiri Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah, Arab Saudi, diikuti tahun 1981 berdirinya The Islamic Research and Training Institute (IRTI) untuk memperkuat pengkajian dan pelatihan terkait pengembangan ekonomi syariah.
Tahun 1991, negara Bahrain mendirikan lembaga Auditing and Accounting Orgganization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang menerbitkan standar akuntansi syariah, dan kemudian menjadi rujukan atau benchmark bagi pengembangan industri keuangan dan perbankan syariah yang meliputi 200 anggota di 45 negara di dunia.
Sementara itu, memasuki abad ke-21, Malaysia mendirikan The Islamic Financial Services Board (IFSB) yang dimaksudkan sebagai international standard-setting body terkait dengan pengaturan dan pengawasan industri keuangan syariah. Tujuannya, untuk memastikan stabilitas dan kesehatan industri keuangan syariah (perbankan, pasar modal dan asuransi), sehingga semakin hati-hati dan transparan dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah.
IFSB telah menerbitkan 12 Standard, Guiding Principle, dan Technical Note yang diadopsi oleh lembaga keuangan syariah di seluruh penjuru dunia.  Hingga Nopember 2009 lalu, IFSB mencakup 193 anggota, terdiri atas 49 otoritas pengatur dan pengawas dari sejumlah negara,  lembaga keuangan dunia, dan institusi keuangan syariah yang tersebar di 39 negara.
Sejumlah lembaga lain pendukung ekonomi dan keuangan syariah yang berdiri dalam kurun waktu terakhir ini, antara lain adalah International Islamic Financial Market (IIFM), General Council for Islamic Bank and Financial Institution (CIBAFI), Arbitration and Reconciliation Center for Islamic Financial Institution (ARCIFI), International Islamic Rating Agency (IIRA), dan Liquidity Management Center (LMC).
Selanjutnya, pada indikator ketiga, penyebaran kegiatan ekonomi dan keuangan syariah, kini tidak lagi terfokus pada negara-negara di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Yordania, Iran, Bahrain, Mesir, Nigeria dan Sudan. Kini, penyebarannya tidak lagi beroperasi di negara-negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Malaysia, Pakistan, Indonesia, dan Bangladesh.
Akan tetapi, kini penyebarannya telah mencakup pula pada sejumlah negara Barat dan negara-negara non muslim lainnya. Negara-negara di Asia, seperti Cina, India, dan Jepang sudah mulai menerbitkan sukuk untuk membiayai pengembangan infrastruktur dan pengembangan bisnis.
Di kawasan Eropa, sejumlah negara, antara lain Italia, Inggris, Rusia, Jerman, Perancis, Luxemburg dan Swiss telah berdiri perbankan syariah dan instrumen keuangan syariah lainnya telah mulai ditransaksikan. Begitu pula di kawasan Amerika, seperti Amerika Serikat, Kanada dan Brasil, serta di Australia dan Selandia Baru, penerapan ekonomi dan keuangan syariah telah dimulai dalam kurun waktu satu dekade terakhir ini.
Inggris
Sejumlah negara, seperti Inggris, Singapura dan Hongkong, bahkan terang-terangan telah mencanangkan dirinya sebagai International Islamic Financial Hub. Perdana Menteri Inggris, David Cameron, misalnya, pada Oktober 2013 lalu telah meresmikan peluncuran paket obligasi syariah (sukuk) senilai £ 200 juta atau sekitar Rp 3,5 triliun, sekaligus akan membuka indeks Islam pada London Stock Exchange.
Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa penerbitan sukuk itu merupakan respon nyata negaranya atas perkembangan investasi Islam yang terus tumbuh hingga 150 % dalam kurun tujuh tahun terakhir, dan  pada tahun 2014, nilai investasinya diperkirakan bernilai £ 1.3 triliun.
Bagi Cameron, peluncuran sukuk tersebut bukan hanya menjadikan Inggris sebagai negara non-muslim pertama yang mengeluarkan obligasi syariah. Akan tetapi, sekaligus pula sebagai momen untuk menjadikan London sebagai salah satu pusat keuangan Islam di dunia, bukan hanya di dunia Barat.
“Saya tidak hanya ingin London menjadi pusat keuangan Islam di dunia Barat. Saya juga ingin, di samping Dubai, sebagai salah satu pusat keuangan Islam di dunia,” kata Cameron dalam menyambut penyelenggaraan Forum Ekonomi Islam Dunia (WEIF) di London.
Saat ini, berdasarkan data resmi pemerintah, Bank Islam Inggris merupakan bank syariah yang memiliki aset tertinggi, yaitu £ 8 milyar atau US$ 13 milyar, atau bahkan mengalahkan aset bank bank syariah di negara-negara lain yang mayoritas penduduknya muslim. Di negeri ini, tidaklah heran bila di sejumlah bank syariah banyak ditemui warga Inggris yang non muslim, justru mengambil pembiayaan, misalnya KPR yang berbasiskan atas prinsip syariah.

Amerika Serikat
Hal menarik adalah apa yang terjadi di Amerika Serikat (AS). Meski para pimpinan politik di negeri itu secara terang-terangan menentang keberadaan ekonomi dan keuangan syariah, namun sejumlah lembaga keuangannya yang bukan berlatarbelakang Islam, justru secara diam-diam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam usahanya.
Pada akhir tahun lalu, sebuah lembaga think tank terkemuka di AS, The Center for Security Policy, mengeluarkan sebuah laporan yang anti syariah, kemudian didukung oleh Partai Republik. Judul laporan itu adalah “Syariah: Ancaman bagi Amerika”, yang secara tegas memberikan pesan bahwa praktik-praktik mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah adalah tidak sesuai dengan konstitusi negara, dan oleh karena itu harus dilarang.
Mantan Ketua Parlemen AS, Newt Gingrich, secara tegas menyerukan agar hukum federal memastikan bahwa Syariah, termasuk di dalamnya pembiayaan syariah, tidak diakui oleh pengadilan di AS. Kenyataannya,  justru sejumlah lembaga bisnis di negara paman Sam tersebut secara diam-diam telah mulai mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam berbisnis.
Seorang pengacara yang tergabung dalam Clifford Chance, yang khusus menangani keuangan Islam dan berpusat di Dubai, Paul McViety, menceritakan mengenai sejumlah kliennya yang berbasis di AS.
“Ada beberapa lembaga di AS yang mengambil industri keuangan syariah untuk mengeksplorasi sumber-sumber pendanaan alternatif,” kata Mc Viety, di sela-sela acara WEIF di London, Inggris.
Disebutkannya, pada tahun 2009, GE Capital, sayap keuangan dari perusahaan General Electric, justru telah menjadi penerbit sukuk pertama di AS, senilai US$ 500 juta. Begitu pula, Freddie Mac, penyedia jasa keuangan terbesar kedua di AS, khususnya di bidang pembiayaan KPR, telah menawarkan produk pembiayaan rumah secara syariah bagi mereka yang tidak mau membayar pinjaman berdasarkan sistem bunga.
“Presiden Obama telah memposisikan dirinya untuk mencari sistem keuangan alternatif. Namun, upayanya terlanjur terendus dan mentah sebelum diaplikasikan,” tambah McViety.

Indonesia
Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Mengutip pendapat Dawam Rahardjo (1987), dulu, potensi ekonomi Islam hanya dimanfaatkan sebatas pengumpulan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah saja untuk keperluan sebagian penggalangan dana bagi pembangunan di masa rezim orde baru.
Namun, kini, justru ekonomi syariah telah menjadi alternatif yang sangat menjanjikan. Pengalaman Indonesia dan beberapa negara lain di dunia yang pernah mengalami dampak terburuk terjadinya krisis ekonomi dunia pada tahun 1997-1998 lalu, kemudian diulangi krisis pada 2008 dan 2011, telah kian meyakinkan mengenai pentingnya penerapan sistem ekonomi dan keuangan yang bebas dari sistem bunga.
Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahkan merasa perlu untuk menegaskan kembali komitmennya untuk menjadikan sistem perekonomian syariah sebagai agenda nasional. Alasannya, karena sistem ekonomi tersebut dinilai terbukti mampu bertahan dari gejolak perekonomian dunia.
“Ekonomi ini (syariah) tidak mudah menjadi gelembung, atau yang kita kenal sebagai ‘bubble economy’,” tegas presiden SBY, saat mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah (gres!) pada pertengahan Nopember lalu.
Menurut Presiden SBY, sistem ekonomi syariah dapat menghindarkan pembiayaan yang bersifat spekulatif, yang dapat mengeksploitasi pasar keuangan,  juga lingkungan hidup dan sosial, hanya demi keuntungan ekonomi bagi para pemilik modal. Sebaliknya, melalui sistem bagi hasil, maka ekonomi syariah dapat menghilangkan jarak antara sektor keuangan dan sektor riil.
“Dengan kata lain, perkembangan sektor keuangan merupakan cerminan kemajuan sektor riil,” tegas presiden SBY.
Adanya kekhasan dalam sistem ekonomi syariah, seperti zakat, infak dan sedekah, yang terintegrasi dalam sistem ekonomi tersebut, juga dapat mendukung upaya pemberdayaan kaum kurang mampu secara mandiri sebagai bagian dari sistem pengaman sosial.
Presiden SBY pun menandaskan mengenai kemungkinan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, mengingat potensi penduduknya yang mayoritas muslim terbesar di dunia dan semakin meningkatnya kelas menengah di Indonesia.
“Lebih jauh lagi, kita juga ingin menjadikan negeri kita sebagai pusat keuangan syariah dunia, sekaligus terintegrasi dengan sistem internasional berbasis syariah. Inilah salah satu esensi dari perwujudan Islam sebagai rahatan lil alamin,” tandasnya.
Perkembangan ekonomi syariah  di Indonesia  memang cukup menjanjikan. Sebagai contoh, Ketua Dewan Pakar Ekonomi Syariah Indonesia, Aries Mufti mengatakan bahwa pertumbuhan sub sektor perbankan  syariah di Indonesia menempati peringkat kedua terbaik di dunia.
“Sebelumnya, Indonesia ada di peringkat kelima, sekarang di peringkat kedua,” kata Aries, Selasa (4/9/2012), di Jakarta.
Data Bank Indonesia mencatat pertumbuhan perbankan syariah pada 2012 lalu sebesar 37 %, atau rata-rata 38 % per tahun dan 11,7 juta rekening, dengan total asset Rp 174,09 triliun (2013, diproyeksikan lebih dari Rp 250 triliun), atau 4,32 % (2013 diproyeksikan menjadi 5 %) market share dari perbankan nasional, namun  pertumbuhannya kurang dari 19 %.
Indonesia kini dapat disebut sebagai negara dengan Islamic Micro Finance terbesar di dunia, jika dilihat dari segi banyaknya jaringan, lebih dari 22.000 gerai koperasi syariah dan balai mandiri terpadu (BMT).
“Kalau dari sisi finance itu, tidak ada negara lain yang mengalahkan kita,” tandas Aris.
Saatnya Bebas Bunga
Akhirnya, perkembangan ekonomi syariah yang kian meningkat, khususnya di Indonesia, adalah sebuah kenyataan bahwa kini sudah saatnya ekonomi syariah dijadikan sebagai pilihan utama dan pertama bagi kaum muslimin, sesuai ajaran Islam yang secara tegas mengharamkan keberadaan riba.
Sistem ekonomi yang berdasarkan bunga, yang dulu masih ditoleransi sebagai sesuatu yang bersifat darurat, kini sudah kian tidak relevan lagi mengingat pilihan ekonomi syariah, khususnya infrastruktur perbankan syariah, telah cukup memadai untuk menggantikan perbankan konvensional.

Lebih jauh lagi, kini sudah saatnya umat muslim untuk secara nyata dapat mendukung sebuah peradaban baru di dunia yang lebih adil dan bebas bunga yang diusung oleh ajaran Islam yang bersifat universal, sehingga terbukti mampu menjadi rahmatan lil ‘alamain. ***

Minggu, 13 Oktober 2013

Jebret! Timnas Menang, Guru Mengajar Senang

Oleh Srie
Beberapa saat usai Timnas Sepakbola U-19 Indonesia menang 3-2 atas Timnas U-19 Korea Selatan, saya sempatkan tulis status di Facebook untuk ucapkan selamat atas kemenangan tersebut.
“Timnas U-19 Indonesia Menang! Selamat ya.. untuk kebangkitan Indonesia!”
Ternyata, tak lama kemudian, ada salah satu komentar teman yang tertulis, “hobi bola juga..”
Sungguhkah? Jujur saja, untuk permainan yang satu ini tidak termasuk dalam salah satu hobiku.
Lantas, untuk apa status ucapan itu dituliskan? Jebreeettt!!!
Untuk sebuah ekspresi tentang kemenangan sebuah bangsa bernama Indonesia. Untuk sebuah pengakuan, bahwa “Timnas Menang, Guru Mengajar Senang”
Benarkah? Jelas iya, benar! Kira-kira, begini penjelasannya.
Dalam setiap proses pembelajaran, selalu didahului dengan tahapan apersepsi. Yaitu, mengawali pelajaran dengan mengetahui sejauhmana kesiapan pengetahuan, minat dan perhatian siswa terhadap materi pelajaran yang akan diajarkan.
Lantas, apa hubungannya dengan kemenangan Timnas Sepakbola U-19 atas Timnas U-19 Korea Selatan pada babak penyisihan grup G Piala AFC U-19 semalam?
Seni Berkomunikasi
Sebelum menguraikan mengenai materi pelajaran, selalu saja saya tanyakan pada para siswa tentang informasi apa yang cukup berkesan atau menarik perhatian dalam satu hari terakhir ini.
Biasanya, siswa suka bercerita, mengenai apa saja yang pernah disaksikan atau dialaminya. Misalkan, mereka bercerita mengenai berita atau film di TV, adanya konser musik, gosip artis atau selebritis, dan peristiwa lain di lingkungan terdekatnya.
Termasuk pula, hal-hal tertentu yang sebenarnya cukuplah sepele atau remeh temeh. Sebut saja, misalnya soal sopir angkot yang bikin sebel penumpang karena suka lama ngetem, ketemu orang yang sok tau atau cerewet, dan sejenisnya.
Memulai untuk mendengarkan siswa bicara atau bercerita adalah salah satu bagian dari teknik mengajar yang efektif, partisipatif, dan menarik.
Mengapa? Karena sejatinya, mengajar itu tak lain adalah bagian dari seni berkomunikasi! Memulai bertanya, kemudian meminta tanggapan atau komentar, untuk selanjutnya mengajak dan mengarahkan mereka untuk bisa berdiskusi adalah bagian dari seni berkomunikasi.
Rumusnya, mulailah dengarkan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh para siswa, maka selanjutnya mereka pun akan cenderung untuk mau dengan sukarela, senang hati, dan penuh antusias pula untuk mendengarkan dan berdiskusi, terlibat langsung secara aktif atas apa yang disampaikan oleh gurunya.
Sebabnya, tak lain, karena, hati dan pikiran mereka telah terbuka. Untuk selanjutnya, mereka telah siap untuk mengikuti materi pelajaran yang telah memperoleh aktualisasi berdasarkan perkembangan informasi terkini.
Pendidikan Karakter
Nah, bila kemenangan Timnas Indonesia itu terjadi pada malam-malam sebelumnya, maka informasi itu tak sekadar berupa informasi untuk mengaktualkan materi pelajaran yang akan diajarkan.
Lebih daripada itu, informasi kemenangan seperti itu adalah juga sebuah kesenangan dan kebanggaan bagi mereka yang merupakan bukti paling konkrit dan terkini yang dapat dijadikan rujukan.
Yaitu, bahwa Indonesia bisa! Bahwa mereka, anak-anak remaja yang masih dekat usianya dengan mereka beserta latar belakang sosialnya yang nyaris tak jauh berbeda, pun telah mampu berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia dengan memunculkan kebanggaan dan kepercayaan diri bagi seluruh komponen bangsa.
Di tengah hiruk pikuk masih banyak wajah bangsa yang terpuruk, keculasan para pelaku politik, hukum yang terkesan masih berpihak pada kekuasaan dan uang, praktek korupsi, gosip para selebritis yang tak mendidik dan anarkisme sosial yang terus terjadi, maka kemenangan Timnas itu merupakan informasi yang bernilai energi positif bagi para pelajar Indonesia.
Kemenangan itu adalah contoh paling nyata bagi para guru untuk dapat dengan mudah bercerita, bahwa Indonesia itu bisa bangga, menang dan berjaya di dunia.
Dan, kita ini adalah menjadi bagian penting dari Indonesia! Bangsa yang besar, sepatutnya kita merasa bangga karenanya.  
Tentu, dengan harapan bukan kebanggaan yang semu. Bukan pula kebanggaan yang timbul semata karena indoktrinasi. Namun, kebanggaan yang benar-benar muncul dari hati sanubari.
Inilah tugas para pemimpin bangsa ini. Agar secara riil, Indonesia memang layak dirasakan membanggakan, bagi kehidupan rakyatnya!
Bukankah ini sesungguhnya pendidikan karakter? Benar! Kemenangan Timnas, adalah contoh materi pendidikan karakter yang sebenarnya. Contoh pendidikan karakter yang sangat baik, aktual dan efektif bagi siswa.
Bagi siswa, pesannya adalah siapapun dia, pastikan bahwa kebanggaan, kemenangan dan kesenangan seperti itu pun akan dapat diraihnya.

Bagi para pelajar, jadikan belajarmu sebagai awal perubahan untuk masa depan yang gemilang. Untuk dapat meulukis masa depanmu sendiri dengan cerah dan indah, bersama keluarga, dan bangsa! *** [Srie]

Selasa, 10 September 2013

Ironi Kedele di Negeri Tahu Tempe

Oleh Sri Endang Susetiawati

Dalam tiga pekan terakhir ini, mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) sempat terpuruk hingga menyentuh angka Rp 12.000,- per dollar AS. Padahal, sebulan lalu, 1 dollar AS masih diperdagangkan pada kisaran angka di bawah Rp 10.000.

Di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), pada saat yang hampir bersamaan, indeks harga saham gabungan (IHSG) sempat menembus angka di bawah 4000, atau terendah dalam 3 tahun terakhir.  Padahal,  di awal tahun ini, IHSG bahkan sempat memecahkan rekor angka 5000, atau tepatnya 5010,907 pada 19/4/2013, atau angka tertinggi sepanjang sejarah kehadiran bursa saham di negeri ini.

Terpuruknya nilai mata uang rupiah terhadap dollar AS yang hampir seiring dengan kian melemahnya nilai IHSG sempat mengingatkan kembali peristiwa sekitar 15 tahun lalu ketika Indonesia memasuki krisis ekonomi, kemudian krisis politik yang menyebabkan kejatuhan rezim Orde Baru (Orba).

Meski selalu ditepis oleh pemerintah, bayang-bayang krisis ekonomi jelang reformasi belasan tahun lalu, oleh sebagian pihak dikhawatirkan akan terulang  lagi untuk saat ini. Kian meroketnya harga-harga kebutuhan masyarakat, terutama yang terkait dengan barang impor, sebagai akibat melemahnya kurs rupiah seolah turut meneguhkan kekhawatiran datangnya kembali krisis ekonomi.

Ironi Tahu-Tempe

Contoh paling mutatakhir dan cukup menyedot banyak perhatian masyarakat adalah aksi mogok para pengrajin tempe dan tahu di berbagai daerah di Indonesia, sejak tanggal 8-11 September mendatang.

Mereka berdalih, pelemahan nilai rupiah telah melonjakkan harga beli kedelai yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan ketimpangan harga produksi dan harga jual yang kian sulit teratasi. Sekitar sebulan lalu, harga bahan pangan yang dinilai sangat merakyat ini masih berada pada kisaran Rp 8.000- an per kg kacang kedelai.

Namun, kini, akibat pelemahan rupiah yang tergolong cukup ekstrim, harganya telah mencapai pada kisaran Rp 9.000-an per kg. Bahkan, untuk beberapa daerah tertentu, harganya telah ada yang menembus angka Rp 11.000, - per kg.

Sebuah ironi, muncul kembali. Salah satu bahan pangan yang hampir digemari oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan telah memberikan penghidupan bagi ribuan pengrajin tempe tahu di seluruh pelosok negeri ini, ternyata dari 1,5  jutaan ton lebih kacang kedelai yang dibutuhkan, sekitar 80 % di antaranya masih tergantung dari pasokan impor.

Dengan demikian, makanan tahu dan tempe, kini sesungguhnya tak ada bedanya dengan produk makanan mi instan yang bahan bakunya (gandum) didatangkan dari luar negeri.
Data terakhir di Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan, hingga Agustus 2013, impor kedelai sudah melebih angka 900.000 ton, dan hingga akhir tahun ini, diperkirakan akan bertambah lagi sekitar 584.000 ton.

Ketergantungan Pangan dan Energi

Pertanyaan yang amat wajar diajukan, adalah lantas apa saja kerja pemerintah Indonesia selama ini yang seharusnya sejak beberapa tahun lalu mengupayakan swasembada bahan pangan kedelai?

Dalam sebuah acara bernama Forum Bisnis (Forbis) MetroTV (5/9/13), pekan lalu, ternyata terungkap pula, bahwa lebih banyak lagi bahan pangan yang masih tergantung pada impor dalam jumlah yang sangat banyak. 
Untuk masing-masing komoditi, angkanya bisa mencapai  hingga jutaan ton per tahun.

Hingga Agustus 2013, Data di Kemendag mencatat  impor beras sebesar 239.000 ton, jagung (1,3 juta ton), garam (923.000 ton) dan singkong (2 juta ton).

Sebuah ironi, ketika negara agraris dengan lahan yang masih sangat luas dari hampir 2 juta km2  luas daratan yang dimiliki, dan mempunyai panjang 91.181 km garis pantai, atau terpanjang keempat di dunia, Indonesia hingga kini masih harus mengandalkan barang-barang seperti itu yang seharusnya bisa diproduksi di dalam negeri sendiri.

Ketergantungan impor atas bahan pangan, seolah kian melengkapi ketergantungan yang sangat besar negeri kathulistiwa ini atas sumber energi, berupa bahan bakar minyak (BBM).

Data tahun 2012 yang dimiliki oleh Kementerian ESDM mencatat bahwa Indonesia mengimpor minyak mentah sebanyak 300.000 barrel per hari dan impor BBM sekitar 70-an juta Kiloliter per hari dari kebutuhan nasional akan BBM sekitar 1,4-1,5 juta barrel per hari.

Impor BBM ini, kini telah menyedot anggaran hampir Rp 300 triliun per tahun yang sebagian besarnya digunakan sebagai subsidi BBM.

Swasembada vs Impor

Lantas, apa yang seharusnya dilakukan oleh bangsa ini agar ketergantungan pada produk pangan dan energi dari luar negeri itu dapat dikurangi, sehingga gejolak finansial tidak selalu terus mengombang-ambingkan ekonomi bangsa yang berpopulasi ke-4 terbesar di dunia ini?

Menarik, apa yang diucapkan oleh Wakil Presiden periode 2004-2009, M. Jusuf Kalla atau lebih akrab disebut Pak JK pada acara Forbis MetroTV pekan lalu (5/9). Katanya, “Kita harus tingkatkan produksi dalam negeri, dan bangsa ini mau serta bangga membeli produksi bangsanya sendiri.”

Tentu kita sepakat dengan Pak  JK, bahwa kebijakan impor, terutama impor bahan pangan haruslah merupakan kebijakan yang bersifat darurat atau jangka pendek semata. Dalam jangka panjang, sudah sewajibnyalah pemerintah mensukseskan kebijakan swasembada pangan bagi bangsanya sendiri.

Kebijakan impor bahan pangan yang selalu muncul hampir setiap tahun, tidak saja mengindikasikan adanya kegagalan program swasembada pangan di dalam negeri. Namun, juga seolah kian meneguhkan adanya anggapan sejumlah pengamat, bahwa kebijakan impor pangan pemerintah selama ini lebih menunjukkan pilihan pragmatis semata.

Pertama, sekadar untuk mengatasi tekanan kenaikan angka inflasi dalam negeri, sehingga kran impor akan selalu dibuka selebar-lebarnya untuk sepanjang masa. Kedua, boleh jadi, kebijakan impor yang berkepanjangan memang jauh lebih mudah dan “cepat menguntungkan” bagi mereka, para pejabat yang tidak mau terlalu ambil pusing dan susah payah untuk meraih swasembada.

Kasus “impor daging sapi” yang hingga kini masih dalam proses persidangan di pengadilan Tipikor, adalah contoh paling nyata, bahwa begitu amat mudah, keuntungan besar itu dapat diperoleh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, hanya dengan menaikkan harga daging sapi, untuk kepentingan jatah keuntungan masing-masing pihak, sesuai dengan kesepakatan mereka yang ambil bagian dalam komplotan kejahatan korupsi. *** [Srie]